Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Barat menjalani verifikasi lapangan evaluasi penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) periode 2024–2025 dalam rangka penilaian Penghargaan Parahita Ekapraya (PPE) 2026 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI.

Verifikasi tersebut merupakan tindak lanjut dari evaluasi mandiri dan administrasi yang telah dilakukan Kementerian PPPA terhadap pelaksanaan PUG di Jakarta Barat, yang berlangsung secara daring di Aula Kantor Wali Kota Jakarta Barat, Jumat (6/11).

Tim Penilai dan Verifikator yang juga Asisten Deputi PUG Bidang Ekonomi Kementerian PPPA, Eni Widiyanti, mengatakan verifikasi lapangan menjadi bagian penting dalam proses evaluasi. Kegiatan ini bertujuan mendalami, mengonfirmasi, dan memvalidasi data yang telah disampaikan Pemkot Jakarta Barat.

"Di tengah keterbatasan anggaran dan kebijakan efisiensi, verifikasi lapangan ini dilaksanakan secara daring. Kami berharap kondisi tersebut tidak mengurangi kualitas pendalaman dan validasi maupun kelancaran proses evaluasi," ujarnya.

Eni menjelaskan, verifikasi dilakukan untuk memperoleh gambaran objektif dan menyeluruh mengenai kebijakan kelembagaan, pelaksanaan, serta capaian PUG di Jakarta Barat.

Menurutnya, penguatan PUG tidak cukup hanya melalui kelembagaan, tetapi juga harus diintegrasikan ke seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, hingga pelaporan.

"Bahwa hasil verifikasi menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penilaian calon penerima PPE 2026. Namun, pelaksanaan verifikasi tidak serta-merta menjadikan Jakarta Barat sebagai penerima penghargaan.

Sementara itu, Wali Kota Jakarta Barat, Iin Mutmainnah, memaparkan komitmen dan capaian pelaksanaan PUG di wilayahnya. Ia menegaskan bahwa PUG bukan sekadar pemenuhan indikator administrasi, melainkan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adil bagi seluruh warga.

"Bagi kami, PUG bukan hanya sekadar pemenuhan indikator administrasi, tetapi juga fondasi utama tata kelola pemerintahan yang adil bagi seluruh warga Jakarta Barat," tuturnya. 

Dalam paparannya, Iin menyampaikan lima aspek, yakni kondisi demografi, capaian indeks makro, penguatan kelembagaan, integrasi PUG dalam pembangunan kota, serta berbagai inovasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan gender.

Ia menambahkan, Pemkot Jakarta Barat berkomitmen mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap kebijakan dan pengalokasian anggaran pembangunan.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Jakarta Barat Ali Murthado, Sekretaris Kota Imron Sjahrin, Ketua TP PKK Jakarta Barat Eka Mawaddah Ali Murtadho, jajaran pejabat Pemkot Jakarta Barat, para camat, pengurus Pokja PUG, perwakilan Forkopimko, organisasi perempuan, akademisi, dunia usaha, serta pemangku kepentingan lainnya. (why)