Sebanyak seratus orang Penyedia Jasa Lainya Orang Perorang (PJLP) atau pegawai non ASN di lingkungan Pemkot Jakarta Barat mengikuti sosialisasi Fasilitas Pembiayaan Perumahan Rakyat (FPPR) hunian terjangkau milik, di Ruang Wijaya Kusuma, kantor wali kota, Kamis (9/10).

Sekretaris Kota Jakarta Barat, Firmanudin Ibrahim mengatakan pihaknya mengapresiasi keluarga besar PJLP dan pegawai non ASN untuk mempunya hunian yang layak untuk bekal masa depan . Menurutnya, program hunian terjangkau murah bagi PJLP, non ASN sangat positif terutama yang belum memiliki hunian atau rumah.

"Jadi, pikirkan untuk ke depan, jangan uang itu habis untuk cuma dipakai buat yang kurang penting," imbuhnya.

Ia berharap PJLP/non ASN bisa memanfaatkan kesempatan tersebut untuk keluarga besar di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 

"Mudah-mudahan ada yang mau beli dan mau ngambil. Tapi hitung juga dulu ya, secara rasional. Kalau memang nggak mampu, jangan dipaksakan. Tapi yang pasti, ini program bagus yang bisa memberikan manfaat. Bukannya saat ini, tapi tabungan kita untuk ke depan, pas kita purna, pensiun, semua pasti pensiun,” katanya.

Selain itu, lanjut Firman bisa untuk investasi dan dapat bermanfaat untuk keluarga besar PJLP dan non ASN Pemkot Jakbar. 

“Kalau kita purna, suatu saat itu bisa manfaat untuk kita, untuk kita mau dikontrakin atau mungkin buat anak bisa tinggal di sana, sehingga investasi ini membawa keberkahan buat kita semua. Mudah-mudahan sosialisasi ini bisa memberikan manfaat untuk masyarakat, dan khususnya PJLP di Jakarta Barat ini,” uajarnya.

Sementara itu, Kepala UPDP Dinas PRKP DKI, Riri Asnita menjelaskan Pemprov DKI Jakarta memiliki program Hunian Terjangkau Milik melalui skema Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah (FPPR).

"Program ini ditujukan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah yang belum memiliki rumah agar dapat membeli hunian dengan sistem pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau," jelasnya. (Aji)