Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Barat terus memperkuat upaya penanganan banjir melalui pengerukan lumpur, normalisasi saluran, serta pembangunan infrastruktur drainase sebagai upaya untuk mengurangi risiko genangan di wilayah.
Demikian dipaparkan Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat (Adkesra) sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Jakarta Barat, Depika Romadi, saat mewakili Wali Kota Administrasi Jakarta Barat, Iin Mutmainnah, dalam Seminar Nasional Civil Expo ke-14 di Aula Rektorat Universitas Mercu Buana (UMB), Meruya Selatan, Kembangan, Senin (12/10).
Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Jakarta Barat, Depika Romadi, mengatakan langkah yang dilakukan Pemkot Jakarta Barat adalah Program Gerebek Lumpur yang berlangsung serentak di delapan kecamatan sejak 19 Juli hingga 31 Desember 2026. Selain itu, Pemkot Jakbar juga melakukan pembangunan saluran penghubung sepanjang 1.050 meter di kawasan Ring Road Kembangan menuju Kali Angke.
Menurutnya, penanganan banjir perlu dilakukan dengan memperhatikan keterhubungan jaringan drainase secara menyeluruh. Kondisi saluran lingkungan yang bersih belum tentu dapat mencegah genangan apabila saluran penghubung tersumbat atau muka air sedang tinggi.
"Penanganan banjir di Jakarta Barat harus memperhatikan keterhubungan seluruh jaringan. Saluran lingkungan yang bersih tetap dapat mengalami genangan apabila saluran penghubung tersumbat atau muka air sedang tinggi," kata Depika saat membacakan sambutan Wali Kota.
Ia juga mengajak kalangan akademisi, khususnya Universitas Mercu Buana, untuk berkolaborasi dalam mengidentifikasi dan mengkaji persoalan banjir di sekitar kampus maupun wilayah Jakarta Barat.
"Kami mengajak Universitas Mercu Buana untuk menjadikan persoalan banjir di sekitar kampus dan wilayah Jakarta Barat sebagai ruang pembelajaran bersama. Memetakan titik genangan, mengkaji kapasitas drainase, menyusun pilihan penanganan, dan mendampingi masyarakat merawat lingkungannya," lanjutnya.
Sementara itu, perwakilan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Isnan Fauzan Akrom, mengungkapkan kebijakan infrastruktur nasional yang adaptif terhadap perubahan iklim. Dengan alasan ancaman iklim seperti banjir debris di wilayah hulu, kekeringan akibat El Nino, hingga banjir rob di kawasan pesisir membutuhkan penanganan terpadu. Upaya tersebut perlu mengintegrasikan pembangunan infrastruktur fisik, solusi berbasis alam (Nature-Based Solutions), serta pemanfaatan teknologi dan data.
"Perubahan iklim bukan lagi persoalan yang hanya kita lihat dalam proyeksi jangka panjang, karena dampaknya sudah kita hadapi saat ini. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur ke depan tidak cukup hanya kuat secara struktur, tetapi juga harus adaptif terhadap perubahan," tegas Isnan.
Ia juga mengingatkan mahasiswa agar menjadikan data dan analisis risiko sebagai dasar dalam merancang infrastruktur yang mampu menghadapi perubahan pola hujan, kenaikan muka air laut, serta peningkatan frekuensi kejadian cuaca ekstrem.
Di sisi lain, Ketua Program Studi Teknik Sipil UMB, Acep Hidayat, menjelaskan kegiatan tersebut menjadi forum bagi akademisi, mahasiswa, dan instansi pemerintah untuk bertukar gagasan mengenai penanganan banjir perkotaan dan pembangunan infrastruktur yang tangguh terhadap perubahan iklim.
"Program studi Teknik Sipil saat ini sudah berakreditasi Unggul dan berakreditasi internasional. Ini dibuat agar kamu semua nanti diberi kemudahan saat melamar pekerjaan. Tunjukkan bahwa Anda itu unggul dan internasional," tambahnya.
Sebagai informasi, kegiatan seminar dengan mengusung tema Building a Climate Resilient Nation: Adaptive Infrastructure, Sustainable Cities, and Nature-Based Solutions for Flood Management, yang menghadirkan akademisi, mahasiswa, serta perwakilan pemerintah untuk berbagi pengetahuan dan membahas solusi penanganan banjir. (Yan)
