Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Barat bersama Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) melakukan rapat koordinasi tindak lanjut hasil survei pengetahuan masyarakat tentang HIV dan AIDS di Ruang Pola Kantor Wali Kota, Rabu (13/11).
Diketahui, KPA Jakarta Barat bersama Dinas Kominfotik DKI Jakarta dan Sudis Kominfotik Jakarta Barat melaksanakan survei pengetahuan masyarakat tentang HIV dan AIDS di wilayah Jakarta Barat. Survei yang berlangsung dari 7-25 Oktober 2024, menghasilkan 5.823 responden yang dapat diolah dan dianalisis.
Mewakili Asisten Kesejahteraan Rakyat (Adkesra) Amien Haji, Kepala Sub Kelompok Kesehatan dan PPAPP Bagian Kesra Setko Jakarta Barat, Endang Tri Rahayu mengatakan, berdasarkan Perda No 5 Tahun 2008 tentang penanggulangan HIV dan AIDS di Propinsi DKI Jakarta bahwa KPA mempunyai tugas mengkoordinasikaan dan mengevaluasi seluruh kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS di tingkat kota dengan melibatkan kerjasama yang komprehensif dengan sektor terkait yang merupakan anggota KPAK dan mitra kerja.
KPA DKI Jakarta memiliki program penanggulangan HIV dan AIDS untuk menghentikan HIV dan AIDS dengan tujuan, meniadakan kasus infeksi baru, meniadakan kematian karena AIDS dan meniadakan diskriminasi.
"Untuk meniadakan diskriminasi dan stigma tentunya membutuhkan dukungan lintas program maupun sektoral. Karena munculnya stigma dan diskriminasi pada umumnya karena kurangnya pengetahuan tentang cara mencegah penularan penyakit HIV dan AIDS termasuk cara pencegahan," tuturnya.
Oleh karena itu, lanjut Endang, untuk meningkatkan pengetahuan tentang penanggulangan penyakit HIV dan AIDS harus terus dilakukan dengan memberikan penyuluhan atau sosialisasi kepada jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan masyarakat.
Sebelumnya, Sekretaris KPA Jakarta Barat, Soekarno mengatakan bahwa kasus HIV di wilayah Jakarta Barat terus mengalami peningkatan. Rata-rata peningkatkannya 1000 orang/tahun tertular HIV.
"Tentunya ini menjadi perhatian KPA Jakarta Barat yang secara terus menerus memberikan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat. Sedangkan Sudis Kesehatan Jakbar memberikan pengobatan. Namun, penularan HIV terus meningkat," tuturnya.
Dalam kesempatan ini, KPA Jakarta Barat masih menemukan adanya stigma dan diskriminasi dari masyarakat terhadap orang yang terkena HIV. Mereka kerap dikucilkan, tak ada mendekat, bahkan adan yang diusir dari lingkungan sekitar.
"Permasalahan (stigma) itu ujung-ujungnya karena ketidaktahuan dan pengetahuan masyarakat tentang penyakit HIV dan AIDS. Sehingga stigma ini kerap terjadi di lingkungan masyarakat," jelas mantan wakil wali kota Jakbar.
Dalam rapat koordinasi kali ini, lanjut Soekarno, KPA Kota Jakbar bekerjasama dengan Dinas Kominfotik DKI Jakarta dan Sudis Kominfotik Jakbar melakukan survei pengetahuan masyarakat tentang penyakit HIV dan AIDS dengan menargetkan 380 responden setiap kecamatan.
"Namun, responden yang masuk melebihi target. Ada responden kecamatan berjumlah 900, 400, 700 dan sebagainya. Dari total target 3067 responden, responden yang masuk berjumlah 5283 responden dan responden di luar Jakbar berjumlah 109 responden.
"Dari hasil survei itu, kita memperoleh menganalisis, misalnya Pemkot Jakbar melakukan langkah seperti apa untuk menurunkan kasus penularan HIV di Jakbar," tambahnya.
Sementara itu, Pelaksana Bidang Data dan Statistik Dinas Kominfotik DKI Jakarta, Purwo Sucahyadi memaparkan hasil analisis survei pengetahuan tentang penyakit HIV dan AIDS di wilayah Jakarta Barat.
"Jumlah responden yang turut serta mengisi survei mulai dari 7-25 Oktober 2024, berjumlah 5.416 responden. Namun setelah proses cleansing data dengan memperhatikan domisili wilayah, wilayah beraktivitas sehari-hari dan duplikasi nomor HP, terdapat 5.283 responden yang dapat diolah dan dianalisis," tuturnya.
Rapat koordinasi KPA Kota Jakarta Barat dihadiri Kepala Seksi Astik Sudis Kominfotik Jakbar, Nur Izzuddin, perwakilan Organisasi Perangkat Daerah, perwakilan lurah dan camat, anggota PKK serta LSM peduli AIDS. (why)
