Badan Pusat Statistik (BPS) Jakarta Barat mencatat pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 telah mencapai 92 persen dari total target pendataan sebanyak 1.042.543 keluarga dan usaha.

Kepala BPS Jakarta Barat, Muhammad Noval, mengatakan capaian tersebut berdasarkan data terakhir per Rabu (19/8).

“Sampai kemarin sudah 92 persen,” ujar Noval saat dikonfirmasi.

Menurutnya, pelaksanaan sensus pada awalnya menghadapi kendala karena sebagian masyarakat mengira pendataan tersebut berkaitan dengan kepentingan pajak. Namun, seiring berjalannya waktu, pemahaman masyarakat terhadap tujuan sensus semakin baik.

“Kalau kita sudah lihat belakangan ini, memang isu-isu sudah kebalik. Jadi narasi positifnya yang lebih banyak daripada negatifnya,” katanya.

Meski telah mencapai 92 persen, Noval menyebut penyelesaian delapan persen pendataan yang tersisa menjadi tantangan bagi petugas. Sebagian sasaran berada di kawasan perumahan elite, apartemen, dan perusahaan besar yang membutuhkan koordinasi serta pendekatan khusus.

“Sisa delapan persen ini memang, dalam tanda kutip, lebih berat. Karena ini kan perumahan elite, apartemen, sama perusahaan-perusahaan besar. Jadi ada tantangan sendiri,” jelasnya.

Untuk mempercepat penyelesaian pendataan, BPS Jakarta Barat terus berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Jakarta Barat. Dukungan juga diberikan jajaran kelurahan untuk membantu petugas menjangkau warga, khususnya di kawasan perumahan elite.

“Oleh karena itu kami komunikasi aktif sama pemerintah kota. Kita dibantu juga dari pihak kelurahan untuk mendukung pelaksanaan sensus ini,” ungkap Noval.

Ia menjelaskan, Sensus Ekonomi 2026 dilaksanakan sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Pendataan tersebut bertujuan memetakan kondisi dan potensi perekonomian keluarga serta usaha atau perusahaan di wilayah Jakarta Barat.

Dalam pelaksanaannya, BPS Jakarta Barat mengerahkan 1.648 petugas yang terdiri atas 1.461 Petugas Pendata Lapangan (PPL) dan 187 Petugas Pemeriksa Lapangan (PML).

"Petugas Pendata Lapangan (PPL) ada 1.461 orang dan Petugas Pemeriksa Lapangan (PML) ada 187 orang,” sebutnya.

Pihaknya juga memastikan keamanan data masyarakat yang dikumpulkan. Perlindungan data dijamin melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik serta regulasi lain yang berlaku. (Aji)