Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Barat mematangkan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) untuk menyukseskan Bulan Dana Palang Merah Indonesia (PMI) Tahun 2026. Ditargetkan Rp7,2 miliar. 

Rapat koordinasi (Rakor) dipimpin Wakil Wali Kota Jakarta Barat, Ali Murtadho yang berlangsung di Ruang Serbaguna Wijaya Kusuma, Kantor Wali Kota Jakarta Barat, Rabu (19/8).

Wakil Wali Kota Jakarta Barat, Ali Murtadho menekankan pentingnya transparansi dan penguatan kepercayaan publik dalam proses penggalangan, pengelolaan, hingga penyaluran dana kemanusiaan.

“Kepercayaan publik harus terus dikuatkan. Penggalangan, pengelolaan, hingga penyaluran Bulan Dana PMI harus terekspos dengan baik dan transparan,” tegas Ali. 

Menurutnya, masyarakat perlu mendapatkan informasi yang jelas bahwa Bulan Dana PMI merupakan kegiatan resmi dan memiliki dasar hukum.

Selain transparansi, Ali mendorong penguatan peran Palang Merah Remaja (PMR) di sekolah sebagai duta edukasi kemanusiaan. Langkah tersebut dinilai penting untuk menanamkan kepedulian sosial dan semangat membantu sesama sejak dini.

Ia juga meminta sosialisasi mengenai regulasi pelayanan darah terus ditingkatkan serta layanan kemanusiaan, termasuk ambulans gratis, dioptimalkan.

Sementara itu, Ketua PMI Kota Jakarta Barat, RM H Amin Haji mengatakan Bulan Dana PMI 2026 akan diluncurkan pada 31 Agustus dan berlangsung mulai 1 September hingga 30 November 2026.

“Bulan Dana PMI merupakan marwah dan napas operasional pelayanan kemanusiaan kami selama satu tahun. Seluruh dana yang dihimpun dimanfaatkan secara akuntabel untuk penanganan bencana, layanan ambulans 24 jam, pembinaan relawan, pelatihan pertolongan pertama, hingga bantuan sosial masyarakat,” jelas Amin.

Diketahui, PMI Jakarta Barat menargetkan penghimpunan dana sebesar Rp7,2 miliar pada 2026. Target tersebut mengacu pada capaian sebelumnya, yakni Rp7,102 miliar pada 2024 dan meningkat menjadi Rp8,253 miliar pada 2025.

Penggalangan dana akan dilakukan melalui berbagai sarana, seperti map list, kupon, amplop, proposal, hingga digital fundraising menggunakan QRIS.

Untuk menjaga akuntabilitas, pengelolaan dana akan dilakukan melalui mekanisme verifikasi, pelaporan secara bertahap, serta audit keuangan secara independen. (Teg)