Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menata pedagang kaki lima (PKL) kawasan CNI Kembangan Jakarta Barat. Penataan akan menggandeng Corporate Social Responsibility (CSR)

"Pemda DKI Jakarta akan membenahi PKL CNI. Kami akan bekerjasama perusahaan CSR dengan biaya sekitar Rp 2 miliar. Jadi anggaran yang digunakan bukan dari APBD. Dengan penataan PKL ini biar kawasan tersebut tidak terlihat semrawut," ujar Kadis Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perdagangan (KUMKMP) DKI, Irwandi, saat menghadiri kegiatan pembinaan UKM di kantor wali kota Jakarta Barat, Jumat (16/12).

Pihaknya memperkirakan jumlah PKL di kawasan CNI mencapai sekitar 700 pedagang. Jika tidak ditata maka akan terlihat semrawut serta rawan pungli. Meski menggunakan anggaran perusahaan CSR, Pemprov DKI akan berupaya maksimal melakukan penataannya.

Ke depan, diharapkan kawasan CNI tidak identik dengan PKL saja, tapi bisa menjadi pusat kuliner di wilayah Jakarta Barat. "Terpenting kita fasilitasi dan tampung mereka. Saya ingin kawasan CNI menjadi pusat kuliner di Jakarta Barat," katanya. Ia menambahkan, pengembangan lain yang akan dilakukan adalah kerjasama dengan sejumlah bank dalam hal pemberian kredit modal usaha. (why/aji)