Wakil Wali Kota Jakarta Barat, Hendra Hidayat menyampaikan bahwa berdasarkan survei kesehatan Indonesia tahun 2023, capaian prevalensi stunting di wilayah Jakarta Barat sebesar 17,2 persen. 

"Capaian prevalensi tersebut masih jauh dari target prevalensi stunting nasional yakni 14 %. Sehingga butuh penurunan stunting 3% untuk bisa mencapai target tersebut," katanya saat membuka rapat koordinasi konvergensi aksi 7, pengukuran dan publikasi stunting Jakarta Barat di Ruang Pola, Kantor Wali Kota Jakarta Barat, Senin (28/10). 

Lebih lanjut Hendra Hidayat menjelaskan bahwa untuk mencapai target penurunan stunting hingga 14% bukanlah pekerjaan yang mudah. Untuk itu, diperlukan kolaborasi antara semua pihak yang terkait agar lebih optimal dan maksimal.

"Kita harus meningkatkan perencanaan dan penurunan efektif serta efisien mulai dari tindakan penatalaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi juga diperlukan agar terjadi peningkatan efektivitas penentuan target layanan dan pengalokasian sumber daya," tuturnya. 

Dalam Konvergensi aksi 7, lanjut Hendra, bisa menjadi faktor penetapan lokasi prioritas kelurahan sebagai lokasi fokus penanganan stunting.

"Pengukuran stunting dilakukan para kader dan divalidasi oleh tenaga kesehatan, dimana untuk mendapatkan data akurat harus dilakukan tinggi badan dan berat badan minimal 85% dari sasaran," jelasnya. 

Ia berharap, harus ada hasil publikasi data stunting di delapan kecamatan dan 56 kelurahan di Jakarta Barat.

"Karena data stunting ini menjadi acuan anggaran ke depan. Tentunya kami mengharapkan kolaborasi terintegrasi kepada seluruh pihak untuk percepatan penurunan dan pencegahan stunting. Karena menurunkan target 3 persen, ini lumayan cukup besar, sehingga perlu penanganan khusus untuk mencapai hal itu," tambahnya. 

Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat, Erizon Safari mengatakan, pengukuran dan publikasi angka stunting adalah upaya pemerintah kota untuk memperoleh data prevalensi stunting terkini, 

Hasil pengukuran serta publikasi angka stunting digunakan untuk memperkuat komitmen pemerintah kota dan masyarakat dalam gerakan bersama percepatan penurunan stunting. 

"Publikasi data tidak hanya menyajikan angka prevalensi stunting, namun juga prevalensi masalah gisi lainnya seperti wasting dan underweight, data cakupan layanan serta data hasil penanganan yang telah dilakukan. Ini bertujuan agar kita dapat mengoptimalkan perencanaan  ke depannya," jelas Erizon. 

Rakor konvergensi aksi 7 diisi penyampaian materi oleh dua narasumber yakni Narila Mutia Nasir dari Ikatan Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) yang membahas tentang hasil analisis data prevalensi dan cakupan layanan di Jakarta barat, dan Zaenal Abidin, dari Kemendagri yang membahas tentang implementasi New Posyandu dalam percepatan penurunan stunting. (why)