Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Barat mendapatkan alokasi sebanyak 2.000 unit program bedah rumah pada tahun 2026 meningkat dibandingkan pada tahun sebelumnya 2024 hanya mendapatkan 10 program bedah rumah.  

Demikian disampaikan Wali Kota Administrasi Jakarta Barat, Iin Mutmainah, bersama Wakil Wali Kota Ali Murthado dan Sekretaris Kota Imron saat mengikuti rapat koordinasi evaluasi progres program bedah rumah yang diselenggarakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI secara hybrid, Selasa (13/10)

Rapat tersebut yang dipimpin Menteri PKP RI, Maruarar Sirait, dan diikuti sejumlah kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia antara lain Wali Kota Jakarta Barat, Bupati Banyumas, Bupati Brebes, Bupati Bandung, Wali Kota Medan, Wali Kota Surabaya, Bupati Jember, serta Bupati Blora. 

Dalam rapat tersebut, Wali Kota Jakarta Barat, Iin Mutmainnah, pada paparannya mengungkapkan mengenai alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau program bedah rumah di Jakarta Barat meningkat dari 10 unit pada 2024 menjadi 2.000 unit pada 2026.

Menurut Iin, pelaksanaan program didukung koordinasi dengan pihak balai serta regulasi baru melalui Permen PKP Nomor 6 Tahun 2026 yang mempermudah proses administrasi dan kepemilikan tanah bagi penerima bantuan.

Pihaknya juga mengintegrasikan pendataan penerima bantuan dengan Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat, khususnya untuk mengidentifikasi warga dengan dugaan tuberkulosis (TBC) yang membutuhkan rumah sehat. Validasi data turut melibatkan kader Dasawisma serta jajaran kecamatan dan kelurahan.

"Kami mendata berdasarkan koordinasi dengan Suku Dinas Kesehatan terkait data penderita suspek TBC yang membutuhkan rumah sehat, serta melibatkan kader Dasawisma dan unsur kecamatan hingga kelurahan untuk memperkuat validasi data di lapangan," ujar Iin.

Lebih lanjut diungkapkan Iin, Pemkot Jakarta Barat menargetkan pengerjaan fisik 2.000 unit rumah rampung pada 28 Desember 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 800 unit dialokasikan untuk Kecamatan Tambora yang memiliki kawasan permukiman padat penduduk.

Sementara itu, Menteri PKP RI, Maruarar Sirait mengapresiasi pelaksanaan program bedah rumah di Jakarta Barat dan meminta agar penanganannya terus dikawal.

"Kami mengapresiasi kinerja eksekusi cepat yang ditunjukkan oleh jajaran Pemkot Jakarta Barat dan meminta agar prioritas penanganan ini dikawal dengan baik," tandasnya. 

Dalam rapat tersebut, Maruarar juga menyampaikan rencana alokasi dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan senilai Rp500 miliar hingga Rp1 triliun untuk mendukung sektor UMKM, kontraktor, pengembang, dan toko bangunan di Jakarta Barat. Sosialisasi program tersebut direncanakan ditinjau langsung pada Desember mendatang di Kantor Wali Kota Jakarta Barat. (Teg)