Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Jakarta Barat, Depika Romadi, mengatakan PAM JAYA merupakan bagian dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat, khususnya pemenuhan kebutuhan air bersih.
“Pada prinsipnya, mari kita sama-sama bekerja sama memberikan informasi yang terbaik dan terlengkap kepada masyarakat. Sehingga masyarakat sebagai konsumen bukan cuma mendapatkan haknya, tetapi juga ada kewajibannya,” ujar Depika.
Ia menjelaskan, kewajiban pelanggan antara lain membayar tagihan bulanan, menjaga instalasi air agar tidak mengalami kebocoran, serta tidak menyalahgunakan jaringan air untuk kepentingan yang tidak semestinya.
Depika juga menekankan pentingnya keterlibatan camat dan lurah dalam mendukung sosialisasi berbagai kebijakan PAM JAYA. Menurutnya, jajaran pemerintah wilayah lebih memahami kondisi dan karakteristik masyarakat di lingkungannya.
“Setiap kebijakan dan kegiatan harus dikerjakan secara bersama, berkolaborasi, sehingga menghasilkan outcome ataupun harapan yang jauh lebih maksimal,” tuturnya.
Sementara itu, Senior Manager Regional Barat PAM JAYA, Jauhariyan Berliansyah, mengatakan kebijakan Minimum Consumption diharapkan menjadi salah satu instrumen untuk mendukung pembiayaan pengembangan layanan air bersih di Jakarta.
Kebijakan tersebut mulai diterapkan untuk pemakaian air periode November 2026. Tagihan akan diterbitkan pada Desember 2026 dan pembayaran dilakukan pada Januari 2027.
Bagi pelanggan rumah tangga reguler dengan ukuran meter air setengah inci, batas minimum pemakaian ditetapkan sebesar 10 meter kubik (m³) per bulan. Apabila pemakaian berada di bawah batas tersebut, tagihan tetap dihitung berdasarkan volume minimum 10 m³. Sementara itu, pelanggan dengan pemakaian di atas batas minimum akan dikenakan tagihan sesuai volume air yang digunakan.
Jauhariyan menjelaskan, penerapan kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya PAM JAYA memenuhi target pelayanan air bersih hingga 100 persen kepada masyarakat Jakarta pada 2029, sebagaimana diharapkan Gubernur DKI Jakarta.
“Harapan kami, dengan adanya Minimum Consumption ini bisa menjadi salah satu sumber pembiayaan untuk pengembangan PAM JAYA di Jakarta, sehingga pada 2029 dapat mencapai 100 persen pelayanan kepada pelanggan maupun seluruh masyarakat di DKI Jakarta,” ungkapnya.(Lam)
