Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Barat menargetkan pengumpulan zakat pendapatan sebesar Rp65 miliar untuk mendukung berbagai program sosial dan upaya pengentasan kemiskinan di wilayah.
Demikian target tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Terkait Pengumpulan dan Penunaian Zakat Pendapatan yang dibuka Wali Kota Jakarta Barat, Iin Mutmainnah, di Ruang Wijaya Kusuma, Kantor Wali Kota Jakarta Barat, Selasa (29/9).
Menurutnya, dana zakat yang terkumpul diharapkan dapat memenuhi kebutuhan program sosial di luar dukungan yang telah diberikan melalui kelurahan. Salah satu sumber pengumpulan zakat yang didorong berasal dari pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat.
"Sehingga Rp65 miliar itu untuk meng-cover kebutuhan di luar capaian target yang sudah disupport oleh kelurahan. Salah satunya sumbernya dari pegawai," ujarnya.
Dijelasakan Iin, zakat, infak, dan sedekah merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan. Dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung program penanganan kemiskinan serta membantu warga yang belum terjangkau dukungan di tingkat kelurahan.
Iin menuturkan, kondisi sosial ekonomi masyarakat Jakarta Barat cukup beragam. Sebagian warga masih menghadapi keterbatasan dalam aspek pekerjaan, pendidikan, kesehatan, hingga tempat tinggal. Karena itu, penguatan program zakat, infak, dan sedekah dinilai penting untuk mendukung penanganan persoalan tersebut.
Untuk mencapai target, Pihaknya mendorong keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pegawai, dunia usaha melalui tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR), hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
"Kita semua, saya meyakinkan, memastikan bahwa saya dan jajaran tingkat kota akan menunjukkan bahwa kami peduli dengan program ini untuk peningkatan capaian," katanya.
Dalam rapat tersebut turut dibahas sejumlah rencana pemanfaatan dana zakat, di antaranya program Tebus Murah Jumat Berkah di lingkungan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat. Program ini menyediakan makanan senilai Rp15.000 yang dapat ditebus masyarakat dengan harga Rp5.000 karena mendapat subsidi Rp10.000.
Program lainnya berupa penyediaan makanan bagi petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) serta kerja sama dengan barbershop untuk memberikan pelatihan keterampilan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Selain itu, membahas pemanfaatan CSR untuk mendukung pengembangan coworking space. Pengelolaan usaha tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu sumber dana yang selanjutnya dimanfaatkan untuk kegiatan sosial dan sedekah. (Yan)
