Sekretaris Kota (Seko) Jakarta Barat Iin Mutmainnah menegaskan penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak (KTPA) serta Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) harus dilakukan bersama dan melibatkan seluruh komponen pemerintah-masyarakat.
Ia mengaku prihatin terkait tingginya kasus KTPA di DKI Jakarta khususnya di wilayah Jakarta Barat tahun 2021. Di mana, berdasarkan data Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Jakarta Barat, hingga Oktober tercatat sebanyak 307 kasus atau 29 persen terjadi di Jakarta Barat dari total korban KTPA 1.051 di DKI.
Dari jumlah tersebut, korban kekerasan terhadap perempuan sebanyak 81 kasus atau 26,4 persen dan korban kekerasan terhadap anak mencapai 226 atau 35 persen. Selain itu, mayoritas jenis korban adalah perdagangan orang atau human trafficking, yakni 35 persen atau sebanyak 105 korban.
Menurut Iin, seluruh komponen harus menyupport upaya penanganan dan pencegahan KTPA dan TPPO. “Memang ini tidak mudah. Butuh sebuah media, sehingga pesannya sampai, sehingga masalah ini bisa dipahami dan diselesaikan dengan optimal. Jadi, perlu sinergitas dalam penanganan dan pencegahannya,” tandasnya, saat membuka sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan TPPO tahun 2021, di Hotel Royal, Cengkareng, Jumat (19/11). Selain itu, lanjut Iin, harus melibatkan semua komponen, baik pemerintah pusat, daerah hingga tingkat kelurahan.
“Perangkat kelurahan yang bisa koordinasikan, ini sangat penting. Di kelurahan ada para kepala seksi, jejaring di bawahnya ada kader-kader seperti Jumantik, PKK, pengelola RPTRA, Dasawisma, Karang Taruna, Tagana, FKDM, RT/RW dan lainnya. Kader-kader yang ada di tingkat kelurahan ini kepanjangan tangan untuk menyambungkan pesan-pesan dalam rangkaian informasi tadi, sehingga ini bisa jadi satu kesatuan yang utuh,” jelas Iin.
Lebih lanjut dikatakan, yang perlu dioptimalkan adalah bagaimana tim kerja ini betul-betul melakukan kegiatan secara koordinasi, integrasi dan sinergi. Yang terpenting bagaimana menghadirkan para orang tua dari keluarga yang ada di lingkungan masing-masing. Orang tua yang benar-benar memahami fungsinya sebagai orang tua.
“Kita semua menyadari ini tanggung jawab kita semua. Bagaimana pemerintah hadir, beri support, program kegiatan, tentunya bersama-sama didukung oleh seluruh komponen, dan orang tua sebagai sendi paling dasar, juga lembaga pendidikan dan lainnya. Tempat usaha juga, yang harus dijalin kerjasamanya dalam hal menanggulangi kekerasan perempuan dan anak. Di sana harus ada standarisasi atau SOP dan lainnya sebagai panduan,” papar Iin.
Selain itu, tambahnya, gugus tugas TPPO segera merumuskan programnya. “Jadi, harus kita saling pegang tangan, kita punya PR besar. Harapanya setelah ikut sosialisasi ini, gugus tugas bisa membuat perumusan rencana atau program bagaimana menurunkan jumlah target. Harusnya jangan sampai lebih tinggi lagi di tahun 2022,” imbuh Iin.
“Jakarta Barat harapannya tidak lagi ada jumlah yang meningkat di 2022. Kita harus kerjasama dengan seluruh komponen, baik pemerintah, masyarakat, lembaga pendidikan, ulama, seluruh kader harus bergandeng tangan. Kami sangat support kegiatan ini.” (Aji)
