Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Barat akan mengusulkan sejumlah lahan aset milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk dimanfaatkan sebagai lokasi pembangunan embung atau waduk.
Wali Kota Jakarta Barat, Iin Mutmainnah, mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air (SDA) untuk merealisasikan rencana tersebut.
Menurutnya, pembangunan embung atau waduk di sejumlah titik rawan banjir diperlukan untuk menampung sekaligus meresapkan air sehingga dapat mengurangi potensi genangan.
"Tentunya butuh beberapa intervensi yang secara koordinasi dilakukan di tingkat provinsi. Kami dari kewilayahan mengusulkan untuk mengurangi atau membuat kolam yang sifatnya bisa ada resapan air. Itu bisa menjadi salah satu solusi, yakni usulan embung atau waduk," ujarnya saat ditemui, Selasa (3/11).
Iin menjelaskan, terdapat sejumlah lahan aset Pemprov DKI Jakarta yang dinilai potensial untuk diusulkan sebagai lokasi pembangunan embung. Di antaranya aset milik Dinas Pertamanan dan Hutan Kota di RW 02, Kelurahan Rawa Buaya, serta lahan di kawasan TPU Tegal Alur, Kalideres.
"Ini ada asetnya Dinas Pertamanan, di antaranya area di RW 02 Kelurahan Rawa Buaya, kemudian yang waktu itu kita ke Walungan, Tegal Alur. Ada dua titik yang memang sudah kita lihat," jelasnya.
Ia menambahkan, dua titik di kawasan Tegal Alur dinilai potensial untuk dibangun embung karena dapat membantu mengurangi risiko banjir dan genangan di lingkungan sekitarnya yang memiliki posisi lebih rendah dibandingkan jalan tol.
"Itu dimungkinkan juga bisa mengurangi potensi banjir dan genangan di wilayah sekitar karena lokasi lingkungan lebih rendah dibanding jalan tol," tuturnya.
"Untuk di Rawa Buaya memang harus memerlukan sebuah waduk atau embung untuk resapan air," tambah Iin.
Sebelumnya diberitakan, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, meninjau proyek pembangunan sarana dan prasarana Kali Angke Segmen Permata Buana, Kembangan, Jakarta Barat.
Ia menyebut kawasan tersebut masih memiliki potensi banjir meskipun progres pembangunan infrastruktur sungai telah mencapai sekitar 90 persen.
"Terus terang saja bahwa potensi banjir di tempat ini masih cukup ada. Tetapi yang jelas bahwa volume dan debitnya pasti mengalami berkurang banyak," ujar Pramono.
Menurutnya, kondisi topografi kawasan yang berada di cekungan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan wilayah tersebut masih berpotensi mengalami banjir. Karena itu, pembangunan infrastruktur pengendalian air perlu terus dilakukan untuk mengurangi risiko genangan. (why)





