Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Barat menekankan optimalisasi peranan aparatur wilayah sesuai Intruksi Gubernur Nomor 11 Tahun 2026 tentang Optimalisasi Peran Wali Kota, Camat, dan Lurah.
Demikian disampaikan Wali Kota Jakarta Barat, Iin Mutmainnah, saat membuka Rapat Koordinasi yang diikuti para camat dan lurah yang berlangsung di Ruang Paseban, Kantor Wali Kota Jakarta Barat, Senin (26/10).
Kegiatan tersebut menghadirkan Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) sekaligus Direktur Pascasarjana, Prof. Dr. Muhadam Labolo, M.Si., CIGS, GILC, sebagai narasumber untuk membahas penyelenggaraan pemerintahan dan optimalisasi peran perangkat wilayah.
Wali Kota Jakarta Barat, Iin Mutmainnah menekankan pentingnya pendekatan sosial, komunikasi, dan koordinasi lintas sektor dalam menangani berbagai persoalan di masyarakat. Menurutnya, penyelesaian masalah tidak cukup hanya mengandalkan aspek teknis, tetapi juga harus memperhatikan kebutuhan warga dan kepentingan para pemangku kepentingan.
“Pendekatan teknis penting, karena itu menyangkut aspek apa yang akan kita lakukan. Contoh ketika kita kemarin di Cengkareng merelokasi warga, tapi kita juga perhatikan kebutuhan warga,” ujar Iin.
Ia juga mengingatkan seluruh perangkat daerah agar mengedepankan kolaborasi dalam pelaksanaan program pemerintah dan menghindari kepentingan sektoral.
“Harusnya tidak lagi bicara ego sektor, tapi kita bicara ekosistem yang bergerak bersama, sinergi dan kolaborasi,” tegasnya.
Sementara itu, Prof. Dr. Muhadam Labolo memaparkan sejumlah tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mulai dari pembagian kewenangan hingga kondisi keuangan daerah dan implementasi kebijakan di tingkat wilayah. Ia menilai persoalan pemerintahan daerah tidak hanya berkaitan dengan aspek regulasi.
“Problem daerah sekarang itu bukan soal perundangan-perundangan saja,” ujarnya.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kota Jakarta Barat mendorong penguatan koordinasi antara wali kota, camat, lurah, dan perangkat daerah terkait. Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan kebijakan yang lebih efektif serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. (Hfz)
