Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pembinaan dan Pengawasan (Binwas) Inspektorat Daerah Tahun 2025, yang berlangsung di Hotel Pullman Central Park, wilayah Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Kamis (9/10).
Hadir para pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, termasuk Wali Kota Jakarta Barat, Uus Kuswanto. Rakornas yang mengusung tema "Penguatan Sinergi Pembinaan dan Pengawasan dalam Rangka Mendukung Keberhasilan Program Strategis Nasional pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah," berlangsung selama dua hari, 9-10 Oktober 2025.
Dalam sambutannya, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengatakan dirinya mendorong pemerintahan yang menerapkan prinsip good governance dan mendukung kemandirian fiskal daerah. Terlebih, saat ini Jakarta sedang bertransformasi menjadi pusat perekonomian nasional, sekaligus menjadi Kota Global. Untuk itu, tata kelola pemerintahan menjadi fondasi utama dalam memastikan pembangunan berjalan lancar, transparan, dan berkelanjutan.
“Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran yang sangat strategis, tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai strategic partner dan trusted advisor bagi Kepala Daerah dalam memastikan program prioritas berjalan sesuai prinsip good governance serta mendukung kemandirian fiskal daerah. Peran tersebut dapat diwujudkan melalui pelaksanaan probity audit terhadap proyek strategis daerah, serta pengembangan berbagai alternatif creative financing guna memperkuat pembangunan daerah,” kata Pramono Anung.
Sebagai tuan rumah penyelenggara Rakornas Binwas, Gubernur Pramono mengucapkan terimakasih kepada Kementerian Dalam Negeri RI atas kepercayaan yang diberikan kepada Jakarta.
Pemprov DKI Jakarta, terus konsisten berkolaborasi dengan pemerintah pusat dalam mewujudkan program strategis nasional, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, Cek Kesehatan Gratis, Penuntasan Tuberkulosis, Pembangunan Rumah Sakit Berkualitas, Lumbung Pangan Nasional, dan Pengawalan Pertumbuhan Ekonomi.
"Oleh karena itu, sebagai kepala daerah, kita memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan setiap kebijakan, anggaran, dan pelayanan publik yang dijalankan dengan menjunjung tinggi integritas, profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas," tukasnya.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung berharap, Rakornas ini menjadi ruang produktif bagi para kepala daerah dan jajaran APIP di Indonesia,untuk bertukas pandangan, memprkuat sinergi, serta merumuskan strategi peningkatan kapabilitas pemerintahan.
"Semoga melalui forum ini, komitmen kita dalam membangun tata kelola pemerintahan yang berintegritas, transparan, profesional, dan berorientasi hasil semakin kokoh, serta menjadikan APIP sebagai mitra strategis yang memperkuat fondasi pemerintah daerah di seluruh Indonesia," pungkasnya.
Sementara di tempat yang sama, Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian mengingatkan para inspektorat di tingkat Kemendagri maupun pemerintah daerah untuk mengubah paradigma kerja. Kini mereka harus lebih serius bekerja agar pencegaahan bisa dimaksimalkan.
Ia menegaskan, inspektorat diberi mandat untuk melakukan pengawasan internal di lembaga masing-masing. Dia menilai, pengawasan internal lebih mudah dilakukan dan langsung bisa melakukan perbaikan sebelum pelanggaran benar-benar terjadi.
"Karena prinsip dasar untuk suatu pengawasan itu adalah menjaga agar tidak jadi pelanggaran. Jangan sampai ukurannya makin banyak menemukan kesalahan, makin baik, bukan," tuturnya.
Rakornas Binwas Inspektorat Daerah Tahun 2025 diisi dengan penyerahan penghargaan Anggaraksa Dharma kepada Inspektur Daerah dengan kinerja terbaik. Penghargaan ini langsung diberikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada lima Inspektur Provinsi (termasuk Provinsi DKI Jakarta), sepuluh Inspektur Kabupaten, dan sepuluh Inspektur Kota.
Selain itu, Rakornas diisi dengan penandatangann Nota Kesepahaman Penguatan APIP Daerah antara Menteri Dalam Negeri dengan Kepala BPKP yang dilanjutkan dengan Launching Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Keuangan Desa (SISWASKEUDES).
Rakornas yang berlangsung hingga 10 Oktober 2025, juga diisi dengan Rapat Forum Inspektur Daerah Seluruh Indonesia (FIDSI) dengan agenda pembacaan Laporan Pertanggungjawaban Ketua FIDSI Tahun 2021-2025 dan Pemilihan Ketua Umum FIDSI periode 2025-2029, di mana untuk periode 2025-2029 telah disepakati bahwa Ketua FIDSI terpilih adalah Inspektur Provinsi DKI Jakarta.
Kehadiran FIDSI diharapkan dapat menjawab berbagai tantangan bagi APIP, sekaligus menjadi wadah strategis bagi seluruh APIP Daerah untuk berbagi informasi, saling meningkatkan kinerja, dan memperbaiki kualitas sumber daya manusia. (why)
