Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan (KUKMP) DKI Jakarta, menggelar pertemuan dengan camat dan lurah se-Jakarta Barat di kantor Walikota Jakarta Barat, Selas (7/5)pagi. Pertemuan membahas konsep dan regulasi penataan pedagang kaki lima (PKL).

Pertemuan Dinas KUKMP DKI Jakarta dengan para camat dan lurah se-Jakarta Barat dipimpin Wakil Walikota Jakarta Barat, M. Zen. Hadir pula Kepala Suku Dinas KUKMP Jakarta Barat, Nuraini Sylviana.

Wakil Wali Kota Jakarta Barat, M. Zen meminta para lurah dan camat untuk mengemukakan permasalahan terkait pedagang kaki lima di masing-masing wilayah. “Saya ingin lurah untuk membahasnya disini, apa saja permasalahan yang terjadi. Sehingga nantinya ada solusi. Untuk itu simak dan diskusikan dengan Dinas KUKMP DKI Jakarta,” ujarnya.

Kepala Dinas KUKMP DKI Jakarta, Adi Ariantara  menjelaskan, pihaknya mendapat tugas Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan terkait penyusunan master plan standar penataan PKL di Jakarta. Karena hampir setiap wilayah memiliki lokasi-lokasi PKL.
Penyusunan master plan ini dilakukan seiring dengan wajah baru ibukota dengan penataan PKL.Sebab tidak ada kota tanpa kehadiran PKL. “Bukan bagaimana PKL itu digusur, tapi menempatkan pedagang sebagai suatu kegiatan usaha. Untuk itu perlu ketegasan dalam mengatur keberadaan PKL dengan keterbatasan ruang,”jelasnya.

Dalam menyusun konsep penataan PKL, Dinas KUKMP DKI Jakarta akan berkolaborasi dengan melibatkan sejumlah instansi terkait, seperti Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, dan Bina Marga. Termasuk, pihak swasta dalam penyediaan ruang.
Dirinya pun telah mengetahui segala permasalahan terkait keberadaan PKL pada setiap wilayah. Pihaknya akan membahas setiap usulan dan masukan dari para lurah.  "Dari pertemuan bersama lurah dan camat, kami menyerap berbagai usulan dalam rangka penataan PKL di masa mendatang," jelasnya.

Adi menambahkan, pihaknya akan memaparkan hasil penyerapan aspirasi penataan PKL di Ibukota kepada Gubernur DKI Jakarta Barat beberapa waktu ke depan. "Kami menargetkan master plan penataan PKL di Ibukota rampung dan diterapkan," tambahnya. (why)