Wali Kota Jakarta Barat, Iin Mutmainnah, menerima audiensi Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Barat, Yuliandi, untuk membahas penguatan sinergi dalam pelayanan pertanahan, penertiban administrasi, serta penyelesaian sengketa tanah yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Wali Kota, Senin (9/11).

Rombongan dipimpin, Kepala BPN Jakarta Barat, Yuliandi, diterima Wali Kota Jakarta Barat, Iin Mutmainnah, didampingi Wakil Wali Kota, Ali Murthadho, Sekretaris Kota, Imron Sjahrin, Asisten Pemerintahan, Holi Susanto, Kabag Pemerintahan Rano Rahmat Efendi, Kabag Hukum Hilmy, Kabag PLH, Wawan dan jajaran yang lain.   

Menurutnya, persoalan pertanahan, termasuk tanah yang masih bersengketa dan administrasinya belum tertib, perlu ditangani bersama agar masyarakat mendapatkan pelayanan dan kepastian hukum.

"Pentingnya koordinasi antara pemerintah kota dan Kantor Pertanahan, khususnya dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat terkait kepemilikan tanah dan pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)," katanya.

Iin juga mengusulkan penyediaan ruang konsultasi atau sekretariat pelayanan pertanahan agar masyarakat dapat memperoleh informasi sekaligus memeriksa kelengkapan data terkait PTSL. Selain itu, ia mendorong dukungan Kantor Pertanahan dalam penataan dan sertifikasi aset pemerintah daerah.

"Aset yang berpotensi dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau (RTH) dan ruang terbuka biru (RTB) dinilai penting untuk mendukung upaya pengendalian banjir di Jakarta Barat," terangnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Barat, Yuliandi, menyatakan komitmennya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui transformasi digital dan penguatan layanan jemput bola.

"Kami akan mendorong sosialisasi perubahan sertifikat tanah analog menjadi sertifikat elektronik, termasuk memanfaatkan media informasi milik Pemerintah Kota Jakarta Barat," tuturnya.

Yuliandi juga menyampaikan rencana peningkatan intensitas layanan jemput bola melalui mobil layanan pertanahan agar masyarakat lebih mudah mendapatkan informasi dan berkonsultasi.

Terkait penataan administrasi, ia memperkirakan sekitar 25 hingga 30 persen bidang tanah di Jakarta Barat belum bersertifikat. Karena itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan jajaran kelurahan untuk mengidentifikasi bidang tanah milik masyarakat sekaligus memperkuat sosialisasi persyaratan sertifikasi.

Yuliandi turut menyoroti pentingnya pendataan dan pemetaan aset pemerintah daerah agar tidak terjadi tumpang tindih kepemilikan maupun klaim dari pihak lain.

"Diharapkan kolaborasi dengan jajaran Pemkot Jakarta Barat dapat mempercepat penyelesaian persoalan pertanahan sekaligus mencegah munculnya sengketa baru. Kami berharap pelayanan pertanahan semakin optimal," tandasnya. (Wan)