Wali Kota Jakarta Barat, Uus Kuswanto mengajak seluruh warga Jakarta Barat untuk segera melaksanakan kewajiban pajak yakni melaporkan SPT Tahunan tepat waktu. Ajakan itu disampaikannya melalui video yang diunggah dalam jejaring sosial Kota Jakarta Barat.
Menurutnya, pelaporan SPT Tahunan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP) yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Batas pelaporan SPT Tahunan tahun pajak 2024, bagi orang pribadi adalah 31 Maret 2025, sedangkan bagi usaha adalah 30 April 2025.
Pelaporan pajak lebih awal, lanjut Uus Kuswanto, tentunya lebih nyaman. Sehingga bagi WP dapat terhindar dari sanksi keterlambatan pelaporan SPT Tahunan.
Uus Kuswanto menyampaikan bahwa pajak yang dibayarkan oleh WP memiliki manfaat bagi warga negara. Pajak merupakan sumber utama pendanaan pemerintah dalam pembangunan, yakni membangun infrastruktur, meningkatkan kualitas layanan publik, dan mendorong penguatan ekonomi nasional tahun 2025.
“Mari kita wujudkan Indonesia yang lebih baik dengan membayar pajak dan lapor SPT tepat pada waktunya. Ayo lapor pajak hari ini di laman web djponline.pajak.go.id,” ajaknya dilansir dari video yang diunggah dalam jejaring media sosial Kota Jakarta Barat.
Menilik capaian kepatuhan penyampaian SPT Tahunan di Jakarta Barat tahun 2024, sampai dengan 31 Desember 2024, telah mencapai 90,52% atau telah menerima 373.467 SPT Tahunan dari target sebanyak 412.582 SPT.
Sementara itu, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Barat, Farid Bachtiar mengatakan, pihaknya bekerjasama dengan Pemkot Jakarta Barat dalam upaya peningkatan kepatuhan pajak serta optimalisasi penerima negara di wilayah Jakarta Barat.
Kerjasama itu tak hanya sebatas membantu pencapaian target penerimaan negara, tapi juga berkontribusi langsung pada pembangunan daerah melalui mekanisme transfer ke daerah.
"Sumber utama APBD, selain berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah juga dari dana yang ditransfer oleh pemerintha pusat sebagai bagian dari mekanisme pemerataan fiskal, yang kemudian digunakan untuk belanja daerah dan pembiayaan," tambahnya. (why)
