Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menaikan dana operasional RT dan RW. Rencana itu akan direalisasikan tahun 2017.
"Saya setuju dengan adanya kenaikan dana operasional RT dan RW. Sudah saya sampaikan kepada legislatif soal ini, sehingga awal Januari 2017 anggaran operasional RT dan RW sudah berubah," ujar Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono, saat silaturrahmi dengan RT, RW dan LMK se Jakarta Barat, di GOR Grogol Petamburan, Rabu (14/12) sore.
Menurut Plt Gubernur, kedudukan RT dan RW sangat penting dalam pelayanan pemerintah dan masyarakat. Meski kedudukannya bukan sebagai pegawai, namun peran RT dan RW sangat vital. Mereka adalah pengabdi masyarakat. Roda pembangunan pemerintah tidak akan berjalan jika tidak mengikutsertakan RT dan RW.
"Konsep RT dan RW ini ibarat pentil sepeda. Meski harganya murah, namun jasanya sangat berharga. Pengabdiannya sangat luar biasa. Untuk itu sudah saatnya bila dana operasional RT dan RW itu dinaikan,” ujar Sumarsono menjawab pertanyaan dari sejumlah ketua RT dan RW di Jakarta Barat.
Mengenai berapa kenaikan dana operasional RT dan RW, ia belum menjelaskan. Sumarsono hanya memastikan adanya kenaikan dana operasional. "Jangan terlalu kecil. Sesuai fungsinya, RT dan RW bukan buruh pabrik yang digaji sesuai UMP. Yang jelas sudah saya sampaikan ini pada pembahasan anggara bersama legislatif," jelasnya.
Selain dana operasional RT dan RW, Plt Gubernur juga akan melakukan evaluasi Pergub tentang qlue. Karena sistem qlue yang tertuang dalam peraturan gubernur itu mengatur hubungan qlue dengan tunjangan kinerja daerah (TKD) lurah. Bukan mengatur kinerja RT dan RW. "Sistem qlue sudah bagus, yang perlu dievaluasi justru Perda RT dan RW di DKI Jakarta," ujar Plt.
Silaturrahmi Plt Gubernur DKI Sumarsono dengan RT, RW dan LMK se Jakarta Barat dihadiri sejumlah pejabat Pemprov DKI. Di antaranya, Asisten Pemerintahan DKI Bambang Sugiyono, Wali Kota Jakarta Barat HM Anas Efendi beserta jajarannya, dan sejumlah kepala dinas. (why/aji)
