Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Barat tengah mempersiapkan diri mulai dari personel hingga armada untuk penilaian Adipura tahun 2025.

Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Barat, Achmad Hariadi mengatakan konsep baru penilaian Adipura tahun 2025. Salah satu diantaranya adanya prasyarat yakni tidak ada Tempat Pembuangan Sampah (TPS) liar dan Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) open damping. 

"Prasyarat Adipura tidak ada TPS liar. Artinya, tidak ada lokasi sampah yang dibakar tanpa dikelola. Kedua adalah TPA tidak open dumping, tapi ada sanitary atau controlled landfill," ujarnya saat pemaparan pada rapat koordinasi wilayah tingkat kota, di Ruang Pola, Kantor Wali Kota Jakarta Barat, Selasa (5/8).

Untuk mitigasinya, lanjut Hariadi, pihaknya telah menutup sejumlah TPS liar diantaranya TPS liar dekat sekolah IPEKA Kembangan, areal lahan samping kampus Mercu Buana, dan Jalan Budi raya, tepatnya sisi Barat Pusdiklat Pajak Kemanggisan. 

"Umumnya, TPS liar itu bukan berada di lahan aset Pemda, tapi lahan swasta. Mereka tidak mengelola lahan dengan baik sehinga dimanfaatkan penghuni/pengepul lapak," katanya. 

"Tapi ada juga TPS yang dikelola masayarakat. Kita akan buatkan spanduk sampah yang dikelola. Intinya, semua TPS yang terjadi penumpukan sampah kita bersihkan. Tapi, bila ada penumpukan, itu hasil dari pemilahan sampah," sambungnya. 

Lebih lanjut, Ia menambahkan, setelah prasyarat Adipura terpenuhi, penilaian Adipura dilanjutnya secara umum sesuai dengan titik-titik penilaian Adipura, seperti terminal, stasiun, sekolah, pasar, perkantoran dan sebagainya. Untuk penilaian Adipura Tahun 2025, sudah dimulai bulan Juli hingga akhir Desember 2025.

"Penilaian Adipura sudah dimulai hari ini. Mereka (tim KLH) melakukan verifikasi lapangan di TPA Bantargebang Bekasi. Porsi penilaian meliputi tiga aspek utama. 50 persen penilaian untuk sistem pengelolaan sampah dan kebersihan, 20 persen penilaian aspek anggaran dan kebijakan pengelolaan sampah dan 30 persen untuk sumber daya manusia dan fasilitas pengelolaan sampah," pungkasnya.

Di tempat yang sama, Wakil Wali Kota Jakarta Barat, Yuli Hartono mengajak pada jajaran Pemkot Jakbar untuk mempersiapkan diri pada penilain Adipura 2025. 

"Kita sudah 2 kali mendengarkan paparan tentang Adipura. Tapi, harus tau persiapanya, bagaimana teknik pelaksanaanya, solusinya. Ini saya ingatkan cara kerja, melihat urgensinya seperti itu," tuturnya. 

Lebih lanjut, Yuli Hartono menekankan pentingnya kerjasama tim dalam mempersiapkan penilaian Adipura. Saling komunikasi dan koordinasi serta memberikan solusi dalam mengatasi permasalahan. 

"Termasuk lurah dan RW dalam membantu program-program pengolahan sampah, melalui TPS 3R , pengolahan sampah di bank sampah serta lainnya," pungkasnya. 

Rapat Koordinasi tingkat Kota Jakarta Barat dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setko Jakbar, Imron Sjahrin, Kabag Tapem Rano Rahmat Effendi, para kepala UKPD, Camat dan Lurah serta Dewan Kota Jakarta Barat. (Why)