Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Barat akan menerapkan uji emisi kendaraan dengan aplikasi E-Uji Emisi. Bahkan, aplikasi ini nantinya menjadi salah satu persyaratan perpanjangan surat izin kendaraan bermotor.

“Aplikasi ini mengetahui  kapan terakhir dilakukan uji emisi, lulus atau tidak. Ada juga fitur sejarah kendaraan masyarakat. Pengguna juga bisa melihat aturan pemerintah terkait uji emisi, serta menunjukan bengkel-bengkel yang dapat melakukan uji emisi di lokasi terdekat,”ujar Edi Mulyanto, Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Barat, usai mengikuti rapat persiapan uji emisi kendaraan bermotor,Selasa (16/4) pagi.

Untuk penerapannya, Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Barat terlebih dahulu mengundang bengkel-bengkel kendaraaan bermotor di wilayah Jakarta Barat, agar siap memberikan layanan uji emisi kendaraan. Sehingga masyarakat tinggal mengklik lokasi bengkel  via E-uji emisi. Aplikasi ini baru dimulai di Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta.

Melalui E-uji emisi diharapkan tidak ada lagi uji emisi kendaraan secara manual. Artinya, kendaraan yang lulus uji emisi tidak diberikan tanda berupa penempelan stiker, namun tercatat dalam database aplikasi di Dinas Lingkungan Hidup serta vendor-vendor uji emisi kendaraan.

“Ke depannya, aplikasi uji emisi kendaraan bisa menjadi salah satu syarat perpanjangan surat kendaraan bermotor. Tapi, ini baru wacana, karena perlu payung hukum dalam penerapannya,” jelas Edi.

Dalam rapat itu, Edi memaparkan kegiatan uji emisi kendaraan pada sejumlah titik di wilayah Jakarta Barat. Rencananya uji emisi berlangsung selama 3 hari yakni  tanggal 23,24, dan 25 April 2019, dengan target 2500 kendaraan.
Sejumlah titik lokasi uji emisi kendaraan adalah kawasan Sentra Primer Barat atau CNI, Kembangan, depan Mal Taman Anggrek, dan depan Toko Merah, Jalan Kali Besar Barat. “Kami akan turunkan sebanyak 50 petugas Sudis LH, 6 petugas Dishub, dan 10 petugas dari vendor-vendor penyedia uji emisi,”ujarnya.

Mengawali kegiatan ini, Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Barat mengerahkan seluruh kendaraan dinas operasional untuk uji emisi, termasuk kendaraan dinas di tingkat kecamatan. “Setelah itu, kendaraan dinas operasional pada masing-masing kecamatan dan kelurahan,” tambahnya. (why)