Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono membuka musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat, di ruang pola kantor wali kota, Jumat (17/3) pagi. 
Hadir Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, H Saefullah, Asisten Pemerintahan DKI, BambangSugiyono, para pejabat, pimpinan SKPD/UKPD, camat dan lurah se Jakarta Barat. Musrenbang tingkat Jakarta Barat membahas sebanyak 2.382 usulan dengan anggaran sekitar Rp 2 triliun lebih.
Pada sambutannya, Plt Gubernur mengatakan kegiatan musrenbang merupakan rencana program pembangunan untuk tahun 2018. Ditegaskan, rencana ini harus benar-benar dikawal oleh Bappeda DKI Jakarta.
Di samping itu, Sumarsono juga menyampaikan pesan dari Gubernur DKI untuk mengikuti musrenbang di masing masing wilayah. "Saat ditunjuk kembali sebagai Plt gubernur, pak Ahok menyampaikan sejumlah pesan. Satu di antaranya, mengawal kegiatan musrenbang setiap wilayah," katanya.
Sementara itu Wali Kota Jakarta Barat, HM Anas Efendi, mengatakan musrenbang tingkat kota Jakarta Barat merupakan rangkaian dari hasil rembug RW, musrenbang kelurahan dan musrenbang kecamatan. Di tambah pra musrenbang kota atau forum UKPD (unit kerja perangkat daerah).
Musrenbang tingkat Kota Jakarta Barat dan forum UKPD menghasilkan sebanyak 2.382 usulan dengan anggaran Rp 2 triliun lebih. Meski demikian, ada beberapa program prioritas yang nantinya akan dibahas dalam musrenbang tingkat DKI. "Progam prioritasnya adalah normalisasi kali dan pembangunan jalan inspeksi, penanganan missing link, pengamanan aset dan penataan PKL di Jalan Cengkeh," sebutnya.
Untuk program normalisasi kali, ia mengakui masih banyak yang mandek. Misalnya, nomalisasi dan pembangunan jalan inspeksi Kali Mookervaart yang baru dikerjakan dua tahap. "Ada lima proyek normalisasi kali di Jakarta Barat yang belum selesai, yakni Kali Mookervaart, Kali Apuran, Kali Sekretaris, Anak Kali Ciliwung, dan Kali Grogol," ujar Wali Kota. (why/aji)