Penanganan dan pencegahan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) harus sinergi dengan melibatkan seluruh unsur pemerintah dan masyarakat.

Hal tersebut ditegaskan Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta, Iin Mutmainnah saat kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penanganan dan Pencegahan Kasus TPPO, di Ruang Wijaya Kusuma, kantor wali kota Jakarta Barat, Jumat (22/8).

“TPPO ini sangat beragam secara faktor penyebab dan juga pelaku. Sehingga kami sangat memandang pedih bahwa kejahatan ini harus kita apresiasi sebagai bukti komitmen kita semua. Jadi Bapak-Ibu yang diundang hari ini adalah sama-sama kita memberi komitmen,” tandas Iin.

“Kita mulai dari Jakarta Barat, TPPO ini bisa kita eliminasikan, kita eliminir, kita tegak. Mulai dari level paling bawah atau di level masyarakat. Perdagangan anak, khususnya dalam bentuk eksploitasi memang adalah bentuk kejahatan kemanusiaan yang sangat serius,” sambungnya.

Lebih lanjut dikatakan Iin, kasus yang muncul di Jakarta Barat menjadi peringatan keras bagi semua.

“Bahwa masih ada anak-anak yang menjadi korban eksploitasi. Kita harus melihat bahwa kehilangan masa kecil serta dirampas haknya untuk tumbuh, kembang, dan berkembang dengan wajar. Ini tidak sesuai dengan konsep kota yang ramah anak,” tukasnya.

Diungkapkan Iin, tahun ini Jakarta kembali meraih apresiasi sebagai provila atau provinsi layak anak.

“Khususnya ini menjadi bagian yang secara feedback harus kita wujudkan juga konsep itu. Selain infrastruktur, sarana-prasarana yang ramah anak, tentu sistem ini juga harus terbangun ramah anak dan melindungi. Bukan hanya ramah tetapi ada sisi perlindungan anak,” jelasnya. 

Dan ini harus dimulai dari dalam rumah. “Anak banyak yang tidak aman di dalam rumahnya. Ini sangat mengkhawatirkan kalau hari ini seorang anak tidak aman di rumahnya, tidak aman dengan bapak dan ibunya atau kerabatnya. Bagaimana anak ini berada di luar rumah?. Jadi sangat serius yang kita pikirkan dampaknya,” tutur Iin.

Ia pun menyebut data yang diterimanya, pada tahun 2024, anak korban eksploitasi seksual itu sebanyak 68 kasus. Anak korban eksploitasi ekonomi itu 29 kasus, dan anak korban penjualan dan perdagangan TPPU sebanyak 27 kasus.

Iin mengatakan, pemerintah tidak bisa sendirian menangani hal tersebut. Ia berharap apapun sifatnya yang akan berdampak terhadap kemanusiaan termasuk kekerasan perempuan, anak, TPPO dan lainnya menjadi cross-cutting issue. 

“Ketika sudah menjadi cross-cutting issue pasti akan bisa tangani secara cross-cutting program, sehingga semua OPD, semua komponen pentahelix akan sama-sama, kita bekerjasama untuk menyelesaikan ini. Saya berharap forum ini bisa menjadi wadah forum identifikasi dan permasalahan yang membuat anak rentan terjerat dalam jaringan perdagangan dan isolasi,” jelas Iin.

Ia menambahkan, kegiatan tersebut bertujuan memberikan edukasi, penguatan kembali terhadap bahaya TPPO.

“Kita berharap dengan kegiatan hari ini bisa menjadi penambahan wawasan kemudian sinergitas satgas TPPO yang ada di Jakarta Barat, sehingga nanti bisa memitigasi resiko dan juga mengurangi atau bahkan kita bisa stop TPPO yang ada di Jakarta Barat khususnya dalam rangka kita mendukung Jakarta sebagai kota inklusif,” katanya.

Pihaknya mengajak semua stakeholder untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota inklusif sebagai kota global yang berkebudayaan. Hal tersebut harus diwujudkan bersama-sama.  

“Akhirnya saya ingin sampaikan bahwa anak-anak ini adalah generasi penerus bangsa. Mereka berhak untuk rasa aman, pendidikan yang layak, masa depan yang cerah. Jadi ini tanggung jawab kita semua,” pungkasnya. (Aji)