Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat menggelar sosialisasi aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) untuk wali kota, di ruang pola kantor wali kota, Senin (8/4). 
Kegiatan dibuka Wakil Wali Kota Jakarta Barat HM Zen. Hadir Asisten Pemerintahan (Aspem) Yunus Burhan dan Ketua TP PKK Jakbar Hj Inad Luciawaty Rustam. Sosialisasi diikuti responden SKM wali kota yang terdiri atas Forkopimko, camat, MUI, DMI, KADIN, HIPMI, Formapel, Forum Anak, FK lanjut usia, FKDM, FKUB, Dekot, PKK dan Karang Taruna.
SKM dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi, yakni aplikasi JAK Potret yang dapat diunduh responden melalui Play Store dengan HP system android. SKM akan dilaksanakan setiap tiga bulan sekali. Untuk tahap pertama, responden bisa mengisi penilaian di aplikasi SKM mulai 7 hingga 13 April 2019. Responden SKM untuk wali kota jumlahnya sebanyak 122 orang.
Sebelumnya, kegiatan serupa telah digelar di delapan kecamatan se Jakarta Barat. Untuk diketahui, responden camat adalah Muspika, MUI, DMI, PKK, Karang Taruna, FKDM, Formapel, Forum Komunikasi Kota Sehat, Forum Komunikasi Lanjut Usia, Posyantek dan Lurah. Sedang responden lurah terdiri atas Bhabinkamtibmas, Babinsa, Pokja Kota Sehat, RT, RW, LMK, Karang Taruna, FKDM, Posyandu, Jumantik RW/RT dan PPKB.
“Tujuan SKM adalah untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja wali kota atau bupati, camat dan lurah di DKI. Selain itu meningkatkan performa kinerja dan kualitas pelayanan wali kota atau bupati, camat dan lurah,” jelas M Zen. Dikatakan, berbagai unsur dan elemen masyarakat yang telah terpilih sebagai responden nomor HP-nya sudah terdaftar di system. 
Hanya responden ini yang bisa memberikan penilaian atas kinerja wali kota, camat dan lurah. Ada sekitar 10 pertanyaan dengan empat pilihan jawaban yang bisa diisi responden, yakni sangat puas, puas, tidak puas dan sangat tidak puas. Ia pun meminta responden berpartisipasi dengan memanfaatkan penilaiannya pada aplikasi SKM. 
“Program SKM ini dalam rangka memberikan pelayanan agar semakin optimal. Berikan penilaian terhadap kinerja wali kota, camat dan lurah melalui aplikasi SKM. Untuk mengefektifkan program ini, saya minta responden memanfaatkannya dengan memberikan penilaian kepada wali kota, camat dan lurah secara obyektif,” imbuh M Zen. 
Ia menambahkan, untuk mendorong keaktifan sekaligus memonitor responden berkontribusi memberikan penilaian dalam aplikasi SKM, wali kota Jakarta Barat telah mengeluarkan surat tugas kepada beberapa unit/SKPD, antara lain Kesbangpol, Sudis PPAPP, KUMKMP, Bagian Tata Pemerintahan dan Bagian Perekonomian.
“Sudah ada surat tugas dari wali kota untuk monitoring dan menggerakan elemen atau unsur yang termasuk responden. Jadi, responden harus punya kontribusi yang obyektif. Jangan ABS (asal bapak senang), kalau bagus bilang bagus, kalau tidak ya tidak. Sehingga ada bahan evaluasi untuk wali kota, camat dan lurah. Tolong program ini benar benar dimanfaatkan, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” tandas M Zen. (Aji)