Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Barat memperkuat tata kelola keterbukaan informasi publik akan diperluas hingga tingkat kelurahan dan wilayah RT/RW. 

Demikian disampaikan Wali Kota Jakarta Barat, Iin Mutmainnah saat memimpin Rapat Koordinasi Persiapan Evaluasi dan Monitoring (e-Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 di Ruang Rapat Wali Kota Jakarta Barat, Senin (24/8). Turut mendampingi Sekretaris Kota Jakarta Barat, Imron, serta dihadiri perwakilan UKPD/SKPD, kecamatan, kelurahan, dan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta yaitu, Eka Nova Yuda, Setia Fatmawati, dan Nida Nurul Syifa.

Wali Kota Jakarta Barat, Iin Mutmainnah, mengatakan pembenahan keterbukaan informasi harus dimulai dari penguatan tata kelola data dan dokumentasi di seluruh jenjang pemerintahan.

"Prinsipnya, saya ingin memotret dulu kondisi kita hari ini. Kondisi yang kita dapatkan dari data ini menunjukkan bahwa kita masih perlu melakukan banyak upaya. Usahanya cukup besar, tetapi sesungguhnya tidak sulit kalau kita mau memulai," ujar Iin.

Menurutnya, penguatan dapat dilakukan melalui langkah sederhana dan konsisten, seperti penataan dokumentasi, pengelolaan data, serta penyampaian informasi publik melalui sistem Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) secara terintegrasi.

Iin juga meminta penguatan dilakukan secara berjenjang, dimulai dari kelurahan sebagai fondasi pengelolaan data sebelum diperluas hingga tingkat RT dan RW.

"Kita akan kuatkan dulu di tingkat kelurahan. Kelurahan dulu kita kuat, baru kita ke RT dan RW. Kalau kita tidak kuat, kemudian data RT dan RW sudah informatif semua, tetapi lurahnya belum, kita akan terlihat tidak bersinergi dengan dokumen dan data," tegasnya.

Melalui rakor tersebut, pihaknya berharap Pemkot Jakarta Barat terus mendorong seluruh jajarannya untuk melengkapi dokumentasi dan memperkuat koordinasi sebagai persiapan menghadapi e-Monev 2026 sekaligus mewujudkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses seluruh lapisan masyarakat. (Wan)