Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat menggelar rapat koordinasi (rakor) penanggulangan bencana, di ruang pola kantor wali kota, Kamis (11/4) siang. 
Dipimpin Asisten Pemerintahan (Aspem) Jakarta Barat Yunus Burhan, rakor diikuti para pimpinan/perwakilan SKPD/UKPD, camat dan lurah. Poin yang dibahas terkait penyusunan draft SOP (standar operasional prosedur) pra, kejadian, pasca dan pemulihan. Pada kesempatan itu Aspem menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi antar SKPD terkait saat terjadi bencana.
Ditegaskan, fasilitas seperti grup WhatsApp (WA) bisa dimanfaatkan untuk mempercepat komunikasi atau koordinasi saat terjadi bencana di suatu tempat. Ia menilai fasilitas ini belum dimanfaatkan secara maksimal, sehingga penanganan awal saat terjadi musibah terkesan lamban dan agak telat. Imbasnya, dampak bencana menjadi lebih luas.
“Evaluasi kita terhadap musibah kebakaran beberapa waktu lalu di Krukut, penanganannya seperti kurang serius dan koordinasinya kurang lancar. Mestinya grup WA bisa dimanfaatkan begitu terjadi kebakaran untuk mempercepat penanganannya, jadi tidak telat. Posko damkar juga kan dekat jaraknya dari lokasi kebakaran,” ujar Yunus. 
Selain itu, warga setempat atau elemen masyarakat juga bisa menghubungi nomor darurat atau layanan call center Jakarta Siaga 112. Selanjutnya, Satpol PP dan Dishub harus berperan untuk memperlancar mobil pemadam kebakaran masuk ke lokasi bencana. Masyarakat perlu dijelaskan, lokalisasi itu untuk lokasi yang belum terimbas/terbakar.
“Satpol PP dan Dishub tugasnya pengamanan lalu lintas, akses dan lokasi kebakaran. Sering terjadi begitu armada damkar sampai lokasi, masyarakat berebut selang untuk memadamkan api, akhirnya keadaan tidak terkendali. Pemadaman itu tugasnya personel damkar. Masyarakat juga perlu dijelaskan, yang perlu diamankan atau dilokalisir itu adalah lokasi yang belum terbakar,” tandasnya.      Setelah pemadaman, sambung Yunus, lurah berkoordinasi dengan unit terkait seperti Sudis Sosial, Kesehatan, PMI dan lainnya untuk bantuan korban kebakaran. “Lurah segera mendata warganya yang terdampak kebakaran. Datanya harus valid, akurat dan lengkap agar kebutuhan korban bisa secepatnya didistribusikan. Hal-hal seperti ini yang harus terus dievaluasi,” katanya. (Aji)