Wali Kota Jakarta Barat HM Anas Efendi meminta para lurah mencari lahan untuk ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA), terutama di areal permukiman padat penduduk. Luas lahan minimal sekitar 1.000 meter persegi.

"Setiap wilayah kelurahan dibangun RPTRA pada tahun 2017. Saya minta lurah mencarikan lahan untuk pembangunan RPTRA," imbuh wali kota, di kantornya. Dikatakan, saat ini Pemkot Jakarta Barat tengah menyelesaikan pembangunan 25 RPTRA. Dari jumlah itu, dua di antaranya, yakni RPTRA Joglo dan Cengkareng Barat, telah diresmikan Gubernur DKI Jakarta beberapa waktu lalu.

Sedang RPTRA di lokasi eks Kalijodo yang menggunakan dana CSR (Corporate Social Responsibility) masih dalam progress pembangunan. Ia berharap akhir 2016 pembangunan 22 RPTRA lainnya selesai dikerjakan. Semantara untuk tahun 2017, ia meminta para lurah, terutama yang wilayahnya belum ada RPTRA, mencarikan lahan warga yang ingin dibebaskan untuk pembangunan RPTRA. Diungkapkan, Pemprov DKI menginginkan RPTRA dibangun di tengah tengah permukiman warga.

Menanggapi perihal pengadaan lahan, Kabag Kesejahteraan Sosial (Kesos) Jakbar, Nuraini Sylviana menyebutkan saat ini dari 56 kelurahan se Jakarta Barat, sebanyak 31 kelurahan di antaranya belum memiliki RPTRA. Tahun 2017, Pemkot Jakarta Barat menargetkan 20 lokasi baru RPTRA. Diakui rencana pembangunan RPTRA kerap terkendala sulitnya mencari lahan warga yang bersedia dibebaskan. "Kalau pun ada, paling luasnya cuma 700 -800 meter, itu pun akhirnya warga masih mikir-mikir lantaran masalah harga jual lahan yang tidak sesuai," jelasnya.

Ia menambahkan, jika tidak ada warga yang bersedia dibebaskan lahannya untuk RPTRA, Pemkot Jakarta Barat akan mencari lahan fasilitas sosial-umum (fasos-fasum). "Ada juga lahan pertamanan yang nanti memungkinkan untuk dibuatkan RPTRA. Kalau tidak, kita pakai lahan fasos dan fasum. Tapi, yang telah diserahkan ke pemerintah," ujarnya. (why/aji)