Gubernur DKI Jakarta, Anies R. Baswedan, meminta penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) Kotamadya Jakarta Barat, bukan sekadar kegiatan rutinitas, tapi harus benar-benar dilaksanakan.
Musyawarah perencanaan pembangunan Kota Jakarta Barat, menjadi momen penting dalam membahas setiap permasalahan agar mendapatkan solusi yang tepat. “Di selenggarakan tahunan bukan berarti sekadar dijalani. Sehingga setiap tahun kita harus secara serius menginventarisir Pekerjaan Rumah (PR)  yang harus dikerjakan, Tadi kita sudah mendengar  pak walikota. Ada butir-butir permasalahan yang perlu mendapat solusi. Menurut saya, kalau sudah problem tentu harus mendapatkan solusi sekaligus,”paparnya sesaat membuka Musrenbang tingkat Kota Jakarta Barat di Blok B, kantor Walikota Jakarta Barat, Selasa (26/3) pagi.

Gubernur DKI Jakarta mencontohkan permasalahan rumah dinas lurah. Ia menginginkan perbaikan total rumah dinas lurah. Jangan tanggung-tanggung. Bila sudah direhab total, lurah diminta untuk menempati rumah dinas.
“Dan bangsa kita punya PR yakni hebat membuat, masalah dalam merawat.Membuatnya hebat, tapi merawatnya itu menjadi PR. Saya berharap, tak hanya perbaikan total rumah dinas lurah, tapi semua urusan lainnya. Masalahnya hanya dalam perawatan, kita masih punya PR disitu,”jelasnya.

Anies kembali menekankan, penyelesaian suatu permasalahan yang dibahas dalam musrenbang secara total. Buat skala prioritas, sehingga nantinya dapat meneruskan schedule perencanaan pembangunan tahun depan.
“Daripada di bagi setiap tahun 20%,  tahun depan 20%, akhirnya tak pernah selesai. Bereskan, total, dan selesai.  Habis itu kerjakan hal yang lain. Rangking mana yang menjadi prioritas. Prioritas di sini bukan artian penting atau tidak penting. Prioritas dalam artian waktu,segera atau nanti. Bila mengacu kepentingan, semua bisa diprioritaskan, tapi kapan diselesaikan. Ini soal pilihan waktu,”tambahnya.

Sebelumnya, Wali Kota Jakarta Barat, H. Rustam Effendi menjelaskan, Musrenbang dilaksanakan dalam rangka penajaman, klarifikasi serta kesepakatan terhadap hasil rembuk RW, musrenbang kelurahan dan kecamatan.

Musrenbang tingkat Kota Jakarta Barat, ini juga menampung usulan-usulan dari anggota DPRD yang berkunjung ke wilayah Jakarta Barat, saat reses, serta forum UKPD yang menjaring setiap permasalahan yang terjadi di wilayah Jakarta Barat.

Dalam paparan tersebut, Walikota Jakarta Barat menginventarisir sejumlah permasalahan yang dibahas pada musrenbang. Satu diantaranya, pemanfaatan rumah dinas lurah. “Umumnya, lurah tidak tinggal di wilayah tugasnya. Padahal ada rumah dinas. tuntutannya kan 24 jam. Saya ingin bahas program rumah dinas,”jelasnya. (why)