Anggota komisi I DPRD Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan studi banding di kantor Suku Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan (Sudin Kominfomas) Kota Administrasi Jakarta Barat, Rabu (9/11). Studi banding membahas informasi tentang penataan kota dan pelayanan masyarakat.
Kedatangan rombongan anggota DPRD Kota Mataram yang diketuai Muchtar MH diterima Kasudin Kominfomas Jakarta Barat, Sugiono bersama sejumlah kepala seksi, di kantor Sudin Kominfomas Jakbar, lantai 9 gedung A kantor wali kota, Jalan Raya Kembangan no 2. Rombongan DPRD Kota Mataram yang datang sekitar 13 orang.
"Banyak hal yang ingin kami diskusi sekaligus meminta informasi teknis yang menyangkut penataan kota di Jakarta Barat. Mulai dari teknis perizinan, kebijakan dan sebagainya. Saya melihat kawasan Jakarta Barat sudah rapi dan tertata," ujar Muchtar mengawali pembicaraan.
Menyinggung penataan kota, Kasudin Kominfomas Jakarta Barat, Sugiono, menjelaskan Pemprov DKI Jakarta memiliki program dalam melakukan penataan kota. Salah satunya, penataan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Kota Tua. Penataan PKL di kawasan tersebut diawali dengan dikeluarkannya instruksi gubernur yang memerintahkan Wali Kota Jakarta Barat, HM Anas Efendi sebagai koordinator penataan kawasan Kota Tua.
"Melihat kawasan Kota Tua telah “mendunia”, sehingga penanganan penataan kawasan bersejarah ini harus lintas koordinasi. Artinya, Wali kota Jakarta Barat yang mengkoordinir penataan, namun teknisnya
melibatkan sejumlah instansi terkait. Seperti, penanganan PKL menjadi kewenangan Dinas Koperasi dan UMKM DKI serta Satpol PP," papar Sugiono.
Selain penataan PKL di Kota Tua, Pemprov DKI juga melakukan program normalisasi kali. Seluruh kali atau sungai yang melintasi Jakarta dikeruk dan dilebarkan. Sisi kanan dan kiri sungai dibuat jalan inspeksi. Sedang terkait pelayanan, Pemprov DKI telah membuat aplikasi pelaporan atau pengaduan masyarakat melalui qlue.
"Masyarakat yang ingin melaporkan permasalahan di wilayahnya bisa melaporkan melalui aplikasi qlue yang langsung ke Pemda DKI. Kami juga memiliki sistem pelayanan satu atap atau PTSP (pelayanan terpadu satu pintu) di bawah koordinasi BPTSP DKI," ujarnya. Usai mengunjungi Sudin Kominfomas Jakbar, rombongan DPRD Kota Mataram juga menyambangi kantor PTSP Jakarta Barat. (why/aji)
