Wali Kota Jakarta Barat HM Anas Efendi meminta para lurah untuk menginventarisir aset pemerintah di wilayah masing masing, termasuk lahan fasilitas sosial-fasilitas umum (fasos-fasum) yang belum dan sudah diserahkan pengembang.

"Saya minta lurah mendata aset milik pemerintah, lalu laporkan kepada camat. Camat nantinya berkoordinasi dengan KPAD (Kantor Pengelola Aset Daerah Jakbar) mengenai inventarisir aset tersebut," imbuh Wali Kota, saat memimpin rapimkot di ruang pola kantor wali kota, Selasa (30/8).

Dikatakan, permintaan untuk menginventarisir aset sudah seringkali disampaikan pada rapat. Namun hingga kini belum ada data real mengenai berapa banyak aset pemerintah. Permintaan itu dilontarkan mengingat Pemprov DKI Jakarta akan melakukan pendataan soal aset pemerintah. Hal itu dilakukan agar tidak terjadi lagi kasus aset pemerintah yang diduga diperjualbelikan atau dimanfaatkan kepentingan orang lain.

Ia pun menanyakan perihal lahan fasos dan fasum yang disewakan pengembang. Ia meminta KPAD dan lurah secepatnya menginventarisir. "Saya sudah bahas soal aset ini, tapi sampai sekarang saya belum menerima laporannya," ujarnya. Selain masalah aset yang belum selesai, Wali Kota juga menerima aduan masyarakat yang dikirimkan ke gubernur mengenai genangan, saluran air, saluran penghubung dan kali Sekretaris yang dipenuhi limbah konveksi.
 
"Ini ada lagi laporan mengenai genangan di kali Sekretaris, saluran penghubung akibat tersumbat oleh limbah celana jins," sebutnya. Ditegaskan, setiap laporan masyarakat yang dikirim ke gubernur harus disikapi. Ia meminta lurah berkoordinasi dengan Tata Air serta Sudin Kebersihan untuk menindaklanjuti laporan ini. (why/aji)