Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat mengikuti Penilaian Kinerja Kabupaten dan Kota 8 Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi DKI Jakarta tahun 2023yang digelar secara daring dari ruang pola kantor Wali Kota Jakbar, Kamis (6/7).
Dipimpin Sekretaris Kota Jakarta Barat, Indra Patrianto, selaku ketua tim percepatan stunting mewakili wali kota Jakbar, turut mendampingi Ketua TP PKK Jakbar, Lisniawati Uus, para asisten serta jajaran OPD (Organisasi Perangkat Daerah) antara lain Subanppeko, Sudis Kesehatan, SDA, PPAPP, Sudis PRKP, Bagian Kesra, Jakarta Barat. Dari tim penilai terdiri atas jajaran Bappeda DKI Jakarta dan OPD. Kegiatan diawali penayangan video penaganan stunting di wilayah Jakarta Barat dari mulai aksi 1 hingga 8.
Dalam paparannya, Sekretaris Kota Jakarta Barat, Indra Patrianto menyampaikan, pihaknya optimistis penanganan stunting di Jakbar menjadi yang terbaik, karena prevalensi stunting pada tahun 2022 mengalami penurunan.
“Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) terjadi penurunan sebesar 2,4 % dari tahun 2021. Sedangkan hasil surveilans gizi e-PPGBM juga terjadi penurunan dari tahun 2021 sebesar 2,65 % menjadi 1,4 % di tahun 2022. Penurunan prevalensi stunting ini juga terjadi pada Sembilan kelurahan Lokus di Jakarta Barat,” ungkapnya.
Menurut Indra, penanganan stunting di Jakarta Barat melibatkan kerjasama seluruh OPD terkait serta menggandeng stakeholders, unsur masyarakat, CSR dan warga masyarakat.
“Terjadi peningkatan yang baik ketika stunting kita bisa menurun sekitar 2,4 persen, kemudian ODF (Open Defecation Free) atau bebas buang air besar sembarangan juga bertambah dari 11 menjadi 13 kelurahan. Jadi, saya optimis Jakarta Barat bisa berbuat yang terbaik terkait penilaian ini,” tandasnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan, ke depan upaya pencegahan dan penurunan stunting di Jakarta Barat akan terus digencarkan. Salah satunya dengan terus memperbanyak MCK termasuk MCK komunal di kawasan permukiman padat penduduk. Upaya itu bisa direalisasikan dari anggaran sekitar Rp 50 juta dari dana APBN yang dialokasikan tahun ini untuk tiap kelurahan.
Indra menambahkan, angaran sekitar Rp 50 juta itu tidak diharuskan hanya untuk pembangunan MCK semata, namun bisa juga digunakan untuk kegiatan-kegiatan lain dalam upaya menekan stunting.
Untuk informasi, sembilan lokus di kota Administrasi Jakarta Barat adalah; Kelurahan Kapuk, Cengkareng Timur, Kedaung Kaliangke, Wijaya Kusuma, Pinangsia, Jembatan Besi, Angke, Tegal Alur dan Jati Pulo. (Aji)