Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto meninjau lokasi penertiban bangunan liar (bangli) di Jalan Bandengan Utara III, RW 10 dan 12 Kelurahan Pekojan Kecamatan Tambora, Selasa (17/10).
Didampingi Aspem Jakbar, Firmanudin Ibrahim, jajaran kecamatan dan kelurahan dan Polsek setempat, Uus menyusuri Jalan Bandengan Utara III melihat kondisi kawasan yang telah ditertibkan pada Senin (16/10) kemarin. Di lokasi terlihat belasan Satgas SDA dan PPSU masih mengangkut puing bangunan yang ditertibkan ke dalam truk.
Wali Kota Jakarta Barat, Uus Kuswanto mengungkapkan, penertiban bangli di sekitar rel kereta wilayah Kelurahan Pekojan itu sebagai tindaklanjut atas penertiban yang dilakukan sebelumnya oleh Pemkot Jakut.
“Di Jakarta Barat juga kita lakukan, sehingga permasalahan penyakit sosial di masyarakat yang ada di sekitar kawasan Jakbar dan Jakut kita selesaikan bersama-sama, baik di Pekojan maupun Penjaringan,” jelasnya kepada wartawan.
Terkait tindaklanjut paska penertiban, Uus mengatakan pihaknya koordinasi dengan PT KAI.
“Jadi permasalah sosial di sini kita selesaikan bersama-sama. Pasca penertiban, karena lokasi ini berada di dalam kawasan asset milik PT KAI, sudah tentu akan kami koordinsi untuk segera dirapikan, ditindaklanjuti,” ujarnya.
Lebih lanjut ia menegaskan, selain mengamankan asset PT KAI, penertiban tersebut terkait penyelesaian masalah aktifitas di kawasabn tersebut yang dikeluhkan warga.
“Penertiban ini kan lebih kepada agar warga masyarakat yang merasa terganggu dengan aktifitas sosial yang meresahkan masyarakat kita segera tindaklanjuti, sehingga tidak menimbulkan keresahan di masyarakat,” tandasnya.
Ia menyebut bangli yang ditertibkan sebanyak 35 unit. Sebelum penertiban telah dilakukan sosialisasi kepada warga setempat dan diberikan surat peringatan (SP) I, II, III dan pelaksanan penertiban.
“Ada 35 bangunan yang ditertibkan. Sebelumnya sudah kami sosialisasikan, dan saat pelaksanaan penertiban seluruh unsur masyarakat yang ada di sekitar lokasi mendukung, sehingga kegiatan penertiban berjalan dengan baik, tidak ada penolakan. Kami juga dibackup TNI-Polri dan SKPD terkait seperti Satpol PP DKI-Jakbar, Dinas Sosial, seluruh SKPD Pemkot Jakarta Barat.” tandasnya. (Aji)
