Wali Kota Jakarta Barat HM Anas Efendi menyampaikan sejumlah isu atau persoalan yang nantinya menjadi rencana kerja (renja) tahun 2018. Di antaranya, penanganan banjir, permukiman kumuh, dan penanganan simpul simpul kemacetan. 
Sejumlah persoalan tersebut diminta untuk dibahas dalam forum UKPD (unit kerja perangkat daerah). "Persoalan itu nanti dianggarkan pada rencana kerja tahun 2018. Seperti, Dishub harus mengetahui dimana saja simpul kemacetan, nanti dianggarkan," ujar Wali Kota saat sambutan pada forum UKPD, di kantor wali kota, Rabu (15/3). 
Selain persoalan itu, ia juga membahas tentang rencana Pemprov DKI Jakarta membangun 200 RPTRA (ruang publik terpadu ramah anak) tahun 2017. Dengan perincian, 100 RPTRA menggunakan APBD dan 100 RPTRA menggunakan dana Corporate Social Responsibility (CSR). 
Wali Kota menginginkan rencana tersebut ditindaklanjuti. "Kalau dibagi lima wilayah, masing masing dapat jatah 40 RPTRA. Lurah dan camat harus cari lahan yang bisa dipakai untuk pembangunan RPTRA. Setiap wali kota dapat anggaran Rp 50 miliar buat bangun RPTRA," sebutnya. 
Lebih penting lagi, lanjut Wali Kota, program pembangunan yang dikerjakan secara bertahap, segera dituntaskan. “Sehingga tujuan dari kegiatan ini tepat sasaran dan berdaya guna,” ujarnya. 
Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota Jakarta Barat, Wahyu Irianto, mengungkapkan forum UKPD ini membahas sebanyak 2.220 usulan warga hasil rembug RW yang telah divalidasi dan verifikasi dengan total anggaran sekitar Rp 430 miliar. Selain itu usulan masyarakat melalui e-musrenbang sebanyak 485 usulan dan usulan anggota DPRD saat reses sebanyak 143 usulan. (why/aji)