Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, meminta penghentian sementara program normalisasi kali dan pembangunan jalan inspeksi di Jakarta Barat. Penghentian dilakukan karena belum tersedianya rumah susun (rusun) baru untuk merelokasi warga yang terkena program normalisasi kali.
"Saya minta untuk sementara jangan melakukan normalisasi kali dan jalan inspeksi, mengingat belum tersedianya rusun. Tapi, lanjutkan saja pengerukan saluran air atau kali," imbuh Djarot saat kunjungan ke kantor wali kota Jakarta Barat, Ahad (12/2) pagi. Hadir mendampingi, Sekda H Saefullah, Asisten Pemerintahan Bambang Sugiyono, dan sejumlah pejabat Pemprov DKI.
Selain pengerukan saluran air, Djarot meminta Wali Kota Jakarta Barat bersama jajarannya untuk selalu mengawasi hasil pembangunan normalisasi kali dan jalan inspeksi, meski pengerjaannya belum selesai. Terkait masyarakat yang memanfaatkan jalan inspeksi menjadi tempat parkir dan berdagang, Djarot meminta segera dilakukan penertiban.
"Yang sudah dikerjakan, harus diawasi. Jangan sampai kembali ada bangunan. Karena pembangunan jalan inspeksi ini sebagai alternatif mengurangi kemacetan," jelasnya. Djarot juga menyatakan akan mengawal masalah sejumlah proyek missing link (terputus) yang belum terselesaikan di Jakarta Barat. Jika masalah ini terselesaikan maka hasilnya bisa dinikmati masyarakat.
Sebelumnya, Wali Kota Jakarta Barat, HM Anas Efendi memaparkan laporan kerja kepada Wagub DKI. Sejumlah laporan yang disampaikan di antaranya, proyek normalisasi kali dan pembangunan jalan inspeksi yang terhenti, dan masalah missing link di sejumlah ruas jalan. Untuk masalah normalisasi kali dan pembangunan jalan inspeksi, Wali Kota mengungkapkan hampir semua program tersebut belum terselesaikan, seperti normalisasi Kali Mookervaart, Kali Sekretaris, Kali Apuran, Anak Kali Ciliwung dan Kali Pesanggrahan.
Belum selesainya pengerjaan program pembangunan itu yang dimanfaatkan warga sebagai areal parkir dan berdagang. "Pembangunan jalan inspeksi Kali Mookervaart, terhenti karena ada sejumlah kendala, yakni terbatasnya ketersediaan rumah susun, belum terbitnya trase oleh instansi terkait dan belum dianggarkan," jelasnya.
Persoalan lainnya adalah missing link di sejumlah tempat, seperti Jalan Tembus Puri Wangi (samping kantor wali kota Jakbar) yang terhambat karena satu bidang tanah dan lahan milik warga belum dibebaskan. Selain itu, Jalan Raya Tali (Brigjen Katamso), Terowongan Jalan Kembang Kerep, Jalur lambat di Jalan Mangga Besar, dan pelebaran Jalan Arjuna Utara dan Selatan. (why/aji)
