Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Barat mengimbau agar perselisihan hubungan kerja dapat terselesaikan secara musyawarah untuk mufakat (bipartit) antara pekerja/buruh dengan pengusaha/pemilik perusahaan.

“Hampir 70 persen kasus perselisihan hubungan kerja dapat diselesaikan dengan perjanjian bersama. Artinya, perselisihan itu dapat terselesaikan sendiri,” ujar Ahmad Yala, Kepala Sudis Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Barat, Senin (1/4)siang.

Menurutnya, Sudis Nakertrans Jakarta Barat mendapatkan laporan sebanyak 532 kasus perselisihan hubungan kerja pada tahun 2018. Permasalahan yang kerap diadukan umumnya menyangkut pemutusan hubungan kerja (phk).

Menindaklanjuti permasalahan itu, Suku Dinas Nakertrans  Jakarta Barat berupaya menyelesaikan permasalahan itu tanpa harus dengan melakukan mediasi. Artinya, masalah hubungan kerja bisa terselesaikan antara karyawan/buruh dengan pelaku usaha/pengusaha.

“Tahun 2019, ini kami ingin menuntaskan permasalahan itu dengan perjanjian bersama. Diselesaikan antara karyawan/buruh dengan pelaku usaha/pengusaha. Setidaknya, kami menginginkan solusi yang terbaik, baik buat karyawan maupun perusahaan juga,”paparnya.

Selain penyelesaian permasalahan, Sudin Nakertrans Jakarta Barat juga memiliki program pembinaan para pelaku usaha di Jakarta Barat. “Kita berharap para pelaku usaha dan pekerja, adalah mitra. Mitra saya dalam memajukan suatu perusahaan. Bukan berarti buruh itu menjadi lawan pengusaha,”tambahnya. (why)