​Permasalahan banjir, polusi udara, hingga krisis lahan pemakaman dibahas dalam Sidang Kelompok Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Kota Jakarta Barat 2026 di ruang Ali Sadikin, Kantor Wali Kota Jakbar, Senin (6/4).

Sidang kelompok dibuka Kepala Bagian PKLH, Budi Santoso. Terobosan konsep "Valuasi Lingkungan" dan bedah tuntas krisis perumahan bagi generasi muda mengemuka pada pembahasan tersebut, nantinya konsep tersebut mampu menjawab keresahan di masyarakat Jakarta Barat. 

​"Harapannya, melalui paparan dari tiap Sudin teknis ini, kita bisa menghasilkan usulan berkualitas sesuai skala prioritas. Bukan sekadar pembukaan yang penting, tapi bagaimana diskusi kita menghasilkan perencanaan yang menjawab masalah riil," ujar Budi.

​Di tempat yang sama, Kepala Subanpeda Kota Jakarta Barat, Agus Sanyoto, mengatakan bahwa konsep valuasi lingkungan sangat relevan untuk mengevaluasi kinerja dinas teknis. Ia mencontohkan bagaimana banjir di kolong JORR (wilayah kerja Sudin SDA) menimbulkan kerugian ekonomi yang masif akibat kemacetan.

​"Kami juga memantau Hutan Kota Srengseng yang luasannya terus menurun. Valuasi lingkungan ini menjadi instrumen penting bagi kami untuk menentukan prioritas pembangunan," kata Agus.

Berikut pembahasan sidang kelompok Musrenbang ting kota Jakarta Barat 2026, Sudis Bina Marga membahas terkait pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang mendukung mobilitas warga. Tamhut mengenai Fokus pada perluasan RTH dan mitigasi krisis lahan pemakaman. Sudis Sumber Daya Air (SDA) terkait penanganan manajemen drainase dan pengendalian banjir di titik-titik rawan.

Selain itu, Sudis Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) membahas terkait penyediaan hunian layak dan penataan permukiman kumuh, dan Sudis Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Citata) mengenai regulasi tata ruang dan efektivitas penggunaan lahan di Jakarta Barat.

Sementara itu, ​narasumber ahli, Dr. Alin Halimatussadiah dari LPEM FEB UI memperkenalkan konsep Valuasi Lingkungan. Ia memaparkan bahwa banyak aset alam, seperti udara bersih dan air, sering kali dianggap tidak berharga karena tidak memiliki label harga pasar (undervalued).

​"Jangan sampai kita tidak melihat hidden cost. Setiap proyek dari Sudin terkait sering kali membawa dampak lingkungan yang tidak terhitung secara moneter. Jika dampak kerusakan itu divaluasi menjadi biaya, kita bisa melihat apakah sebuah investasi benar-benar menguntungkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang," jelasnya.

​Di sisi lain, Muhammad Halley Yudhistira, pakar Transport Real Estate and Urban Studies LPEM FEB UI, membedah tantangan yang dihadapi Sudin Perumahan Rakyat. Data menunjukkan indeks harga properti untuk rumah tipe kecil meningkat jauh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan upah.

​"Terjadi pergeseran tren kepemilikan rumah. Sekarang rata-rata orang baru mampu memiliki rumah di usia 40-an. Selain itu, akses terhadap air bersih (PDAM) juga menunjukkan tren penurunan," ungkap Yudhistira. (Yan)