Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat melaksanakan sidang kelompok Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) yang berlangsung di Ruang Pola kantor wali kota, Selasa (7/4).
Sidang kelompok ini untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, dibuka Plt. Asisten Adskesra Kota Administrasi Jakarta Barat, Holi Susanto. Hadir Kepala Suban Perencanaan (Subanpeda) Kota Agus Sanyoto beserta jajaran, dan perwakilan Kepala UKPD bidang Kesra, yaitu Sudis Kesehatan, Sudis Perpustakaan dan Kearsipan, Sudis PPAPP, Sudis Pemuda dan Olahraga, Sudis Kebudayaan, Sudis Pendidikan Wilayah I dan II, serta Sudis Sosial Jakbar.
Plt. Asisten Adskesra Kota Administrasi Jakarta Barat, Holi Susanto mengatakan sidang kelompok bidang Kesra memprioritaskan sejumlah isu strategis, khususnya penanganan stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem, serta pemenuhan sanitasi layak atau Open Defecation Free (ODF).
“Isu stunting, kemiskinan, dan ODF menjadi perhatian utama. Kami mendorong kolaborasi yang kuat antara SKPD teknis dengan camat dan lurah agar program yang disusun benar-benar tepat sasaran dan menyentuh masyarakat, dan menekankan pentingnya efektivitas penggunaan anggaran agar tidak hanya berorientasi pada serapan, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat," ujarnya.
Selain itu, dikatakan Holi, sektor pendidikan turut menjadi perhatian, khususnya dalam menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) yang masih cukup tinggi di wilayah Cengkareng, Kalideres, dan Kebon Jeruk. Upaya peningkatan literasi dan numerasi serta perluasan akses pendidikan formal dan nonformal menjadi fokus dalam perencanaan ke depan.
"Kami juga memetakan lokasi prioritas pengentasan kemiskinan hingga tahun 2029 yang tersebar di 16 kelurahan di wilayah Tambora, Kalideres, dan Cengkareng. Strategi yang dilakukan meliputi penguatan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) serta integrasi program perlindungan sosial dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat," katanya.
Lebih lanjut, Holi menjelaskan, sektor perpustakaan dan kearsipan, direncanakan alokasi anggaran sebesar Rp10,6 miliar pada tahun 2027. Program pembinaan perpustakaan menjadi yang terbesar dengan nilai Rp5,7 miliar, sebagai bentuk komitmen peningkatan literasi masyarakat.
"Seluruh usulan aspirasi masyarakat tahun 2026 di bidang ini telah berhasil diakomodir," jelasnya.
Untuk sektor kesehatan, Holi mengungkapkan masih menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya capaian program cek kesehatan gratis yang belum optimal, tingginya angka stunting, serta belum tercapainya target 100 persen ODF. Upaya penanganan dilakukan melalui penguatan kolaborasi lintas sektor, pembangunan fasilitas sanitasi, serta optimalisasi program Kampung Siaga TBC.
Pada sektor kepemudaan dan olahraga, ia menambahkan program difokuskan pada peningkatan prestasi olahraga masyarakat, penguatan sarana dan prasarana, serta pemberdayaan pemuda. Sejumlah pembangunan fasilitas olahraga direncanakan di berbagai wilayah, termasuk lapangan futsal, basket, dan bulutangkis, serta rehabilitasi fasilitas yang sudah ada.
Ia mejelaskan, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, direncanakan anggaran sebesar Rp121,6 miliar pada tahun 2027, dengan fokus utama pada pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga. Program ini mencakup pelatihan kader, penguatan sistem data keluarga, serta perlindungan anak melalui kolaborasi lintas sektor.
Sektor kebudayaan juga menunjukkan capaian positif dengan diakomodirnya seluruh usulan hibah alat musik tradisional masyarakat, seperti hadroh, rebana, dan marawis. Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam sinkronisasi data administrasi yang akan menjadi perhatian ke depan. Untuk bidang pendidikan, perencanaan difokuskan pada peningkatan kualitas pembelajaran, penyediaan layanan pendidikan inklusif, serta dukungan terhadap program sekolah swasta gratis.
"Namun, masih terdapat sejumlah usulan masyarakat yang belum dapat diakomodir akibat kendala administratif," tambahnya.
Sementara itu, sektor sosial mengalokasikan anggaran sebesar Rp32,8 miliar pada tahun 2027, dengan fokus pada pemberian alat bantu bagi penyandang disabilitas, layanan rujukan sosial, serta bantuan bagi masyarakat rentan dan korban bencana.
"Diharapkan seluruh usulan masyarakat yang dihimpun melalui Musrenbang, reses dewan, maupun usulan langsung dapat terakomodir secara optimal dalam perencanaan pembangunan tahun 2027," pungkasnya. (Wan)
