Sekretaris Kota Jakarta Barat, Iin Mutmainah memantau pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kota Jakarta Barat Tahun 2022. Musrenbang mengagendakan sidang kelompok yakni bidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, serta kesejahteraan rakyat.
"Pelaksanaan musrenbang hari ini dilakukan pada masing-masing kelompok yakni bidang pemerintahan, kesra dan ekbang. Ketiga bidang itu melaksanakan sidang kelompok yang dihadiri oleh para kepala Suku Dinas, Suku Badan terkait dibawah koordinasi masing - maisng bidang tersebut," kata Plt. Wakil Wali kota Jakarta Barat, Iin Mutmainnah saat ditemui pada sidang kelompok ekonomi pembangunan di kantor Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota Jakarta Barat, Selasa (29/3).
Selain dihadiri instansi terkait, lanjut Iin, Musrenbang kota Jakarta Barat yang berlangsung secara dalam jaringan (daring) dihadiri sejumlah anggota DPRD dapil Jakarta Barat serta narasumber yang berkompeten di bidangnya, seperti pakar/ahli lembaga pendidikan, Pertuni, Dewan Kota, dan sebagainya.
"Ketiga kelompok tersebut melakukan sidang membahas usulan-usulan dari hasil musrenbang tingkat kecamatan," ujarnya.
Terkait pembahasan usulan, Iin Mutmainah menjelaskan bahwa rekap hasil Musrenbang tingkat kecamatan tahun 2022 berjumlah 6.315 usulan. Yang diakomodir pada tahun 2023 berjumlah 4.934 usulan dengan estimasi anggaran Rp 1,4 triliun (78,13%). Sedangkan usulan yang diakomodir dan dikerjakan pada tahun 2022 oleh perangkat daerah terkait berjumlah, 708 usulan dengan estimasi anggaran Rp 271 miliar (26,43%). Usulan ditolak berjumlah 673 usulan dengan estimasi anggaran Rp 270 miliar (10,66%).
"Usulan yang ditolak dikarenakan sejumlah faktor, seperti duplikasi kegiatan, usulan sama dan status aset, serta faktor lainnya yang tidak jelas dalam nomenklatur usulan." ujarnya.
Ia pun telah menyampaikan arahan pada masing-masing sidang kelompok untuk memperhatikan sekaligus memastikan skala prioritas usulan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.
Meski begitu usulan-usulan yang dibahas dalam Musrenbang itu tidak boleh keluar dari konteks rencana strategis pembangunan yang dijabarkan dalam visi misi RPJMD, renstra RKPD dan RPD.
"Terkait masukan dan saran narasumber bahwa usulan-usulan masyarakat yang masih belum bisa dilaksanakan tahun ini, harapannya agar bisa menjelaskan kepada masyarakat melalui terminasi pada tingkat kecamatan dan kelurahan." jelasnya.
Ia menambahkan, hasil dari sidang kelompok masing-masing bidang nantinya akan diinventarisir kembali sebelum diteruskan pada musyawarah perencanaan tingkat wilayah di Provinsi DKI Jakarta.
Sementara itu, Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota Jakarta Barat, Achmad Ichsan Tasik mengatakan, Musrenbang kota Jakarta Barat tahun 2022 mengagendakan sidang kelompok masing-masing bidang yakni Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan serta Kesejahteraan Rakyat. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari tersebut membahas usulan masyarakat hasil musrenbang tingkat kecamatan.
"Dominasi usulan masih pada kegiatan insfrastruktur meliputi perbaikan jalan, dan saluran. Sisanya, usulan-usulan dari puskesmas seperti pengadaan kursi dorong, kursi roda dan sebagainya," ujarnya.
Lebih lanjut, Tasik mengatakan usulan lain yang dibahas meliputi non fisik seperti peningkatan sumber daya manusia melalui pelatihan mengemudi, pembuatan SIM, pelatihan sekurity, serta pelatihan Usaha kecil menengah, baik yang diakomodir pada tahun 2023 maupun yang diakomodir dan dikerjakan pada tahun 2022.
Untuk usulan anggota dewan saat melakukan reses, Ichsan memaparkan bahwa usulan anggota dewan masih dalam proses sebelum diparipurnakan di tingkat propinsi.
"Kita masih menunggu kegiatan dan lokasi mana saja yang dialihkan masing-masing suku dinas," tambahnya. (why)