Satuan Polisi Pamong Praja (Satptol PP) Jakarta Barat diminta berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) untuk membersihkan atribut kampanye pada hari tenang pelaksanaan Pilkada DKI, 12, 13 dan 14 Februari 2017.

"Seluruh Satpol Jakarta Barat dan Panwaslu untuk membersihkan atribut kampanye, baik spanduk, pamplet, atau spanduk lain yang menyalahi aturan. Kita ingin lingkungan bebas atribut saat minggu tenang," imbuh Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono, saat silahturahmi dengan pejabat Pemkot Jakbar, Senin (6/2).

Menurutnya, ekskalasi menjelang pencoblosan Pilkada DKI cenderung meningkat. Hal ini tentunya menjadi tugas pemerintah daerah, untuk menciptakan pilkada yang aman dan lancar. Wali kota, camat, lurah harus mengantisipasi segala bentuk adanya gangguan keamanan menjelang pencoblosan. "Berharap, tak ada aksi unjuk rasa atau demo pada masa tenang," ujarnya.

Ia juga meminta wali kota, camat dan lurah untuk mengantisipasi segala bentuk kecurangan saat pencloblosan. "Ada berita hoax tentang KTP ganda, kalau ditemukan ambil saja. Ini akan mengganggu pilkada. Ada orang yang tak menginginkan pilkada DKI Jakarta berhasil, ini harus diwaspadai dan diantisipasi," katanya.

Sumarsono juga meminta agar camat dan lurah untuk berkreasi membuat suatu kegiatan yang bisa menjadi hiburan bagi masyarakat agar bergembira saat hari H pencoblosan Pilkada DKI. Misalnya, dengan hiburan musik atau petugas KPPS mengenakan seragam adat budaya. (why/aji)