Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan merelokasi warga yang tinggal di bantaran kali ke rumah susun sederhana sewa (Rusunawa). Langkah itu sebagai salah satu solusi untuk mengatasi masalah banjir. 

"Skenario yang paling ideal, kita harus relokasi. Ada Pak Sekda di sini, saya tanya, gimana Pak Sekda? Di daerah sini ada lahan yang bisa digunakan untuk rumah susun," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, saat meninjau Rumah Susun Pesakih, Duri Kosambi, Cengkareng Jakarta Barat, Jumat (21/2). 

Mesk begitu, Rano Karno mengakui adanya tantangan dalam merelokasi warga yakni terkait dengan sosialisasi ke masyarakat.

"Kendalanya apa? Sosialisasi masyarakat. Makanya, tadi saya tanya, emak-emak kan udah berapa tahun banjir? banjir tiap tahun, bang. Mau begitu terus? Enggak bang. Kan artinya ada keinginan. Tinggal pilihan nanti," ujar Rano Karno yang didampingi Sekda DKI Jakarta, Marullah Matali dan Wali Kota Jakarta Barat, Uus Kuswanto. 

Ia pun merasa yakin warga bersedia direlokasi asalkan pemerintah bisa memberikan penjelasan.Kuncinya, ada di sosialisasi.

"Yang penting harus kita ubah nasib. Itulah kunci sosialisasi pada masyarakat. Saya sangat yakin mereka juga sudah capek kalau tiap hari kebanjiran, bahkan ada yang dua meter," tukas Rano Karno.

"Tapi kalo warga Jakarta, mau semuanya tinggal di rumah susun, selesailah semua masalah perkumuhan," sambungnya.  

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, meninjau pengerukan Kali Mookevart RT 12 RW 02, Kelurahan Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, Jumat (21/2). Pengerukan kali merupakan salah satu cara mengendalikan banjir di Jakarta. 

Ia menyebutkan, kegiatan ini masuk salah satu program 100 hari pertama kepemimpinannya bersama Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo.

"Hari pertama kerja, agendanya salah satu program 100 hari adalah pengerukan kali dan ada beberapa kali yang cukup panjang. Artinya apa? ini buat menjadi pengendalian banjir," jelasnya. 

Hadir dalam peninjauan Kali Mookevart, Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Marullah Matali, Plt Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, Ika Agustin Ningrum, Wali Kota Jakarta Barat, Uus Kuswanto dan sejumlah pejabat Pemprov DKI Jakarta. (why)