Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat menggelar rapat koordinasi persiapan pelaksanaan verfikasi Mekanisme Pemuktahiran Mandiri (MPM), di ruang eks Kanppeko, kantor wali kota, Kamis (31/8). 
Kegiatan dibuka Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Jakarta Barat, Yunus Burhan. Ia mengatakan, selain nantinya menjadi cikal bakal untuk mengentaskan kemiskinan di wilayah Jakarta Barat, kegiatan tersebut dimaksudkan agar pendataan warga miskin semakin akurat.
Lebih lanjut dikatakan, persoalan pemuktahiran data sangat penting untuk keberhasilan program penangulangan kemiskinan sehingga program tersebut tepat sasaran dan tepat guna. "Penanggulangan kemiskinan itu merupakan gerakan berrsama, tak hanya pemerintah, tapi memerlukan keterlibatan semua pihak. Sehingga diperlukan peningkatan dan digerakkan secara bersama," jelasnya. 
Di tempat sama Kasubbag Sosial dan Pemuda Olahrga, Bagian Kesra Jakbar, Ken Imah Dharmayanti, mengungkapkan data warga miskin yang mendaftar melalui mekanisme pendaftaran aktif dan pasif di kelurahan sebanyak 2.460 orang. Selanjutnya data ini dikirim ke Pemprov DKI untuk dilakukan verifikasi. Nantinya, data yang sudah diverifikasi masuk pada aplikasi Jakarta Smart City. 
Data yang terkirim di gubernur DKI, dikirim ke TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan). "Nah, dari jumlah tersebut hanya 220 orang yang memenuhi standar TNP2K," sebutnya. Dijelaskan, 220 warga miskin di Jakarta Barat inilah yang nantinya akan dilakukan MPM. Mereka tersebar di 19 kelurahan dan tujuh wilayah kecamatan di Jakarta Barat.
"Kami berharap semua peserta yang bertugas melakukan verifikasi dan validasi mampu menguasai prosedur dan mekanisme instrumen dengan baik. Karena petugas akan menjadi ujung tombak dari implementasi data tunggal kemiskinan," ujarnya. (why/aji)