Pemkot Jakarta Barat melakukan evaluasi terhadap 778 bank sampah yang tercatat pada e-bank sampah. Dari jumlah tersebut, hanya 661 bank sampah yang aktif. 
"Kami evaluasi untuk  mereka yang sudah tercatat namun tidak aktif. Dari 778 bank sampah, setelah diinventarisir kembali tinggal 661 bank sampah yang aktif. Sisanya, kemana," tanya Fredi Setiawan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) saat evaluasi bank sampah di ruang MH Thamrin, Blok B, kantor Walikota Jakarta Barat, Senin (10/12) pagi. 
Menurutnya, pemerintah kota Jakarta Barat, sangat mensupport program bank sampah, mulai dari pembinaan, pengelolaan hingga operasional pengangkutan sampah anorganik, termasuk harga sampah anorganik yang dijual di Bank sampah Induk, lebih tinggi daripada di pengepul. 
Ia juga memberikan apresiasi terhadap perkembangan program bank sampah di Jakarta Barat. "Jumlah bank sampah di wilayah Jakarta Barat, lebih banyak dibandingkan wilayah lain di Jakarta, bahkan di Indonesia," ujarnya. 
Setelah mampu melewati jumlah RW, Pemkot Jakarta Barat berencana terus mengembangkan bank sampah. Sehingga nantinya bank sampah ada pada setiap lingkungan RT. 
Di temui usai evaluasi bank sampah, Kepala Sudis Lingkungan Hidup Jakarta Barat, Edi Mulyanto mengakui, adanya sejumlah masalah yang terjadi pada pengelolaan bank sampah di wilayah Jakarta Barat. 
Permasalahan itu diantaranya, manajemen pengelolaan bank sampah yang belum baik, dan masih ada yang menjual sampah di pengepul. "Kendala yang saya rasakan itu tadi, mereka belum tahu persis manajemen pengelolaan sampah yang baik. Mereka tahunya, ngumpulin sampah tapi masih berpikir apa adanya.Mau instan langsung jual, lama-lama mereka berpikir nggak sebanding dengan tenaga yang dikeluarkan. Ini (program bank sampah-red) juga bukan semata-mata memiliki nilai ekonomi, tapi mengajak masyarakat untuk peduli terhadap sampah," ujar Edi. 
Penurunan aktivitas bank sampah juga boleh dibilang wajar. Itu mengingat, wilayah Jakarta Barat telah berhasil menerapkan program bank sampah pada setiap RW. 
"Menurut saya, perbandingan itu masih wajar di tahun 2018, karena kemarin dari acara Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan kalau bisa setiap kelurahan ada bank sampah.Tapi di Jakarta Barat sudah ada di setiap RW. Artinya, kita sudah selangkah lebih maju dibanding wilayah lain," paparnya. 
Belum ada sanksi yang tegas juga menjadi kendala tersendiri, sehingga banyak bank sampah tak aktif. "Beri sanksi yang tegas tapi kami tidak memiliki kewenangan.Karena dari segi regulasi sudah dikeluarkan, SK-nya sudah ada, hanya tidak ada kata-kata sanksi di sana untuk RW apabila bank sampah tidak aktif bagaimana. Mungkin bertahap nanti tahun depan akan ditegaskan oleh beliau," tuturnya. (why/aji)