Wakil Wali Kota Jakarta Barat, M. Zen mengkhawatirkan adanya faktor kelupaan terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilu 2019. Resikonya ASN mendapatkan sanksi bilamana berpihak pada salah satu pasangan calon. 

“Semua tentang ASN diatur pada UU No 5 tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) serta Peraturan Pemerintah (PP) No 53 tahun 2010, tentang disiplin pegawai negeri sipil. Saya yakin ASN tahu hak dan kewajiban. Saya khawatir, lupa, karena dalam aturan itu ASN harus netral, dan tidak berpihak pada salah satu pasangan calon,”ujarnya saat membuka sosialisasi netralitas ASN pada Pemilu 2019 di ruang Pola, kantor Walikota Jakarta Barat, Senin (25/3)pagi.

Menurutnya, bilamana ASN melanggar ketentuan dan aturan yang ditetapkan maka akan dikenakan sanksi. Sanksi diberikan setelah menjalani pemeriksaan di Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu). Bila terbukti melanggar, dikenakan sanksi disiplin.
Ia pun memohon kepada para pejabat di lingkungan Pemkot Jakarta Barat untuk memberikan sosialisasi terkait netralitas ASN pada Pemilu 2019. “Bila ada kedapatan bawahan tidak netral, tolong diingetin. Ini tidak boleh,”tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Wakil Walikota Jakarta Barat mengharapkan peserta yang mengikuti sosialisasi ini tidak terlibat dalam politik praktis.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, Chaidir memaparkan netralitas ASN pada karir dan jabatan. “Saya mengamati, banyak pegawai yang suka lupa soal netralitas. Banyak kejadian ketika ada permasalahan kepegawaian. Di antaranya, menanyakan status kepegawaian pada pihak ketiga,” tuturnya.

Permasalahan itu yang dinilainya salah kaprah. Bila itu terjadi maka netralitas ASN bisa disalahgunakan. “Akhirnya, banyak yang disalahgunakan. Harusnya, mengadu ke BKD. Bila bercerita (mengadu) masalah pada pihak ketiga,apalagi saat Pemilu, takutnya terkena masalah. Bisa kena sanksi,”jelasnya.

Sosialisasi netralitas ASN pada Pemilu 2019 diisi dengan pemberian materi oleh H. Irwansyah, Asisten Komisioner ASN bidang Monev, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Kegiatan ini dihadiri Wakil Wali Kota Jakarta Barat, Sekretaris Kota, para asisten,  kepala sudin, suku badan, camat, dan lurah se-Jakarta Barat. (why)