Kepala Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (KUKMP) Jakarta Barat, Nuraini Silviana menegaskan bahwa keberadaan  PKL di jalur taman Jalan Utan Jati, Pegadungan, Kalideres, bukan lokasi binaan(lokbin) atau lokasi sementara (loksem) di bawah binaannya.
“Bukan itu (kios) di lahan taman Jalan Utan Jati, Pegadungan,bukan binaan Sudis KUKMP Jakarta Barat,”tuturnya saat menghadiri bakti sosial Pusdiklat Maitri, Pegadungan, kemarin.

Silvi menjelaskan, para pedagang kaki lima yang menjadi binaan Suku Dinas KUKMP Jakarta Barat memiliki identitas yang jelas dan legal. Keberadaannya telah diatur dalam regulasi pemerintah yakni Surat Keputusan (SK) Walikota, terdata resmi secara administrasi serta di audit BPK.
Bila tidak memiliki kelengkapan tersebut maka keberadaan pedagang kaki lima adalah illegal. “Kalo mereka (pedagang) mengaku binaan Sudis KUKMP,  coba saja tanya SK walikotanya ,ada atau tidak. Kami belum pernah mengeluarkan surat apapun untuk para pedagang di situ,”tegasnya.

Silvi melanjutkan, para pedagang yang resmi menjadi binaan Sudis KUKMP Jakbar  tidak dikenakan biaya alias gratis. Mereka hanya membayar uang retribusi melalui rekening Bank DKI Jakarta, Rp 3000/hari.

Sudin KUKMP Jakbar memiliki anggaran untuk program lokbin dan loksem. Sehingga tak ada pungutan dalam bentuk apapun, terkecuali retribusi tersebut.  Bila ada pungutan untuk uang keamanan dan kebersihan itu  terjadi atas hasil kesepakatan bersama pedagang dan pengurus RT setempat.
“Keberadaan mereka menjadi kewenangan wilayah, bukan kewenangan kami. Karena kami tidak memiliki kewenangan itu. Di situ ada lurah dan camat. Yang jelas para pedagang di sepanjang jalur taman itu bukan binaan kami,” tegasnya. 

Sementara itu, Camat Kalideres, H. Naman Setiawan  mengatakan, keberadaan pedagang  itu akan dibahas dalam rapat di tingkat walikota. Pihaknya juga memastikan bahwa tidak ada aparatur sipil negara yang terlibat dalam aktivitas mereka. (why)