Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rany Mauliani mendukung pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mencegah dan menangani kasus bullying serta kekerasan di lingkungan pendidikan.
Demikian disampaikan saat hadir pada kegiatan Seminar Penguatan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK), Tata Kelola Keuangan, Peningkatan Mutu Pendidikan, PIK-R sekaligus pengukuhan Tim PPPK di Ruang MH Thamrin, Kantor Wali Kota Jakarta Barat, Kamis (15/1).
Dijelaskan Rany, kegiatan ini merupakan inisiatif strategis yang melibatkan banyak pihak, seperti aparat penegak hukum, praktisi pendidikan, serta pemerintah dalam menjawab meningkatnya kasus bullying pada satuan pendidikan di Jakarta. Kegegiatan ini sebagai ruang dialog untuk membangun kesepahaman bersama.
"Dari seminar-seminar seperti ini kita berharap bisa menghasilkan kesepakatan bersama, baik tertulis maupun tak tertulis, agar kasus bullying di sekolah terus berkurang," ujarnya.
Rany Mauliani juga menyoroti tingginya tekanan yang dihadapi kepala sekolah saat terjadi permasalahan di sekolah, dimana jabatan kerap menjadi taruhan akibat aduan masyarakat yang langsung viral di ruang publik.
"Sekarang trennya sering kali diekspos ke media tanpa melihat duduk persoalannya terlebih dahulu. Padahal efek media tidak selalu baik, meski dalam beberapa kondisi memang dibutuhkan. Di sinilah pentingnya kebijaksanaan dalam menyikapi dan menyelesaikan masalah,” jelasnya.
Terkait regulasi (payung hukum), Rany menekankan bahwa DPRD DKI Jakarta telah menyelesaikan peraturan daerah pendidikan pada periode ini, yang cakupannya lebih luas, termasuk isu bullying serta kekerasan terhadap perempuan dan anak. Untuk penanganan kekerasan, terutama yang terjadi di dalam rumah, membutuhkan payung hukum yang kuat agar negara dapat hadir melindungi korban.
“Tidak mudah menangani kekerasan, apalagi yang terjadi di ranah domestik. Karena itu harus ada aturan dan payung hukum yang jelas agar perlindungan terhadap anak dan perempuan bisa dilakukan secara maksimal,” tegasnya.
Rany juga mengapresiasi keterlibatan kepolisian dan kejaksaan dalam seminar tersebut agar penanganan kasus kekerasan tidak hanya berfokus pada tindakan administratif, tetapi juga berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku. Penguatan PIK-R dan kolaborasi lintas sektor menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem pendidikan yang sehat.
"Kami berharap seluruh sekolah di Jakarta, khususnya di Jakarta Barat, dapat menjadi sekolah aman sehingga proses pembelajaran berjalan dengan baik dan bermakna bagi masa depan anak-anak," pungkasnya.
Sebelumnya, Wali Kota Jakarta Barat, Iin Mutmainnah mengatakan untuk mewujudkan sekolah yang aman dan nyaman diperlukan sinergi dan kerjasama sema pihak agar dapat melangkah bersama demi masa depan generasi mudah yang lebih baik.
"Hari ini menjadi momen penting ketika Sudis Pendidikan 1 dan 2, bercerita soal bagaimana mewujudkan sekolah yang aman dan nyaman, itu tidak bisa sendirian. Saya katakan itu, karena tidak semudah membalikkan telapak tangan," ujar Iin Mutmainnah. (why)
