Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta diminta untuk membuat sistem terkait informasi usulan masyarakat melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di wilayah DKI Jakarta.
"Saya minta Bappeda DKI Jakarta mencatat dengan baik setiap usulan masyarakat dengan membuat sistem informasi. Sehingga masyarakat dapat mengetahui usulan mana yang ditolak, dalam proses pengerjaan tahun ini atau akan dikerjakan tahun depan," tutur Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kota/kabupaten secara teleconference, Senin (29/3) pagi.
Ia menyebutkan, setiap usulan masyarakat yang disampaikan melalui musrenbang nantinya akan disinkronkan dengan program pembangunan jangka pendek dan menengah Pemprov DKI Jakarta.
Dalam kesempatan itu, Gubernur DKI Jakarta memastikan bahwa ide, gagasan dan inovasi yang telah diusulkan masyarakat agar secepatnya menjadi perhatian. "Saya berharap ide, gagasan dan inovasi setiap usulan pembangunan yang berkualitas, Insya Allah nantinya memberikan manfaat bagi masyarakat," tambahnya.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Matrullah Mattali, memimpin jalannya pelaksanaan Musrenbang tingkat kota/kabupaten Kep. Seribu dengan memberikan kesempatan kepada para walikota dan bupati Kep. Seribu serta anggota DPRD untuk memaparkan rencana pembangunan. Mereka diberikan waktu selama kurang lebih 5 menit.
Untuk Musrenbang tingkat Kota Jakarta Barat, Wali Kota Jakarta Barat, Uus Kuswanto mengatakan, proses pelaksanaan Musrenbang tingkat kota Jakarta Barat diawali dari rembuk RW di 56 wilayah kelurahan yang menghasilkan total 6.303 usulan dengan nilai anggaran Rp 1,1 triliun.
Setelah melalui proses musrenbang tingkat kelurahan dan kecamatan, usulan masyarakat yang bisa diteruskan tahun 2022 sebanyak 4.609 kegiatan dengan anggaran Rp. 716 miliar. "430 usulan teranggarkan tahun 2021, dan usulan yang ditolak sebanyak 614 dengan alasan terkendala aset, tidak dapat dilaksanakan secara teknis dan adanya duplikasi usulan," tutur Uus.
Dalam kesempatan itu, Walikota Jakarta Barat menyampaikan sejumlah permasalahan di wilayah Jakarta Barat. Satu diantaranya, permasalahan banjir. "Ada 38 titik genangan di wilayah Jakarta Barat, yang tercatat selama bulan Februari 2021," ujarnya.
Untuk penanganannya, lanjut Uus, diperlukan kolaborasi dengan melibatkan potensi masyarakat serta pemanfaatan pemenuhan kewajiban pengembang. Pemanfaatan yang dimaksud adalah pembuatan kolam ulakan dan penempatan pompa mobile di kawasan Rawa Buaya di atas lahan hibah dari masyarakat dengan luas kurang lebih 150 m2.
Selain kolam ulakan, Pemkot Jakarta Barat juga membangun embung Pesakih di kawasan Semanan, Kalideres, dengan menggunakan lahan aset pemda seluas kurang lebih 3.500 m2 dan pembuatan saluran PHB Kp. Duri, RW 001 dengan lahan hibah masyarakat kurang lebih 252 m2.
Musrenbang tingkat Kota Jakarta Barat yang dilaksanakan secara daring diikuti para pimpinan Forum Koordinasi Pimpinan Kota (Forkopimko) Jakarta Barat, Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Inggard Joshua, para asisten, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemkot Jakarta Barat. (why)
20 Mei 2024