Tiga anggota DPRD DKI Jakarta, Lukmanul Hakim, Hj. Solikhah, dan Ong Yenny, mengikuti Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Tambora, Rabu (24/2). Mereka menginginkan kegiatan ini nantinya mengubah imej Tambora, bukan kawasan kumuh tapi lebih tertata. 
"Kami ingin Tambora tak lagi dibilang kawasan kumuh, tapi kami menginginkan pembangunan dan penataan kawasan secara merata," tutur Lukmanul Hakim, dalam sambutannya pada musrenbang tersebut. 
Ia menginginkan usulan masyarakat Tambora pada kegiatan musrenbang dibahas sekaligus mengawalnya sampai pembahasan rencana pembangunan tingkat DKI Jakarta tahun 2022. Sehingga rencana pembangunan yang diusulkan masyarakat nantinya bisa terealisasi. 
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ong Yenny, juga sepakat mengubah wajah Tambora sebagai kawasan yang tertata dengan masyarakat sejahtera. "Apa yang dipaparkan pak camat, itu benar. Kita melihat konveksi menjadi mata rantai denyut perekonomian masyarakat Tambora. Tapi, wilayah ini tak luput dari musibah kebakaran. Penyebabnya tentu karena tumpang tindih listrik. Perlu dilakukan pembenahan dengan kerjasama semua sektor untuk bersama-sama membangun kawasan Tambora," ujarnya.
Sedangkan anggota DPRD DKI Jakarta, Hj.Solikhah menginginkan kawasan Tambora lebih terkelola dalam pembangunan wilayah. Usulan masyarakat pada musrenbang ini terus diperjuangkan sampai dibahas pada tingkat propinsi DKI Jakarta. 
Musrenbang Kecamatan Tambora yang dilaksanakan di Aula Kantor Kecamatan Tambora dibuka oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Fredi Setiawan, serta dihadiri lurah se-kecamatan Tambora, unsur tiga pilar dan sejumlah UKPD terkait. Kegiatan ini juga dilaksanakan secara virtual yang diikuti para pengurus RW se-kecamatan Tambora.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Fredi Setiawan mengatakan, Musrenbang Kecamatan Tambora menjadi salah satu wadah masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Setiap aspirasi warga ditindaklanjuti untuk dibahas bersama instansi terkait lainnya.
Ia pun meminta masyarakat untuk tidak putus asa dalam menyampaikan usulan pembangunan. "Kami telah mendata sebanyak 6300 usulan warga Jakarta Barat. Sekitar 20% diantaranya yang terserap merupakan usulan warga. Jadi ada usulan warga yang diteruskan, dan ada usulan warga yang sudah dianggarkan oleh instansi terkait. Jadi perlu adanya informasi terkait hal ini," jelasnya. (why)