Asisten Administrasi & Kesejahteraan Rakyat, Yunus Burhan, membuka sosialisasi sertifikat tanah aset pemerintah di Ruang MH Thamrin, Blok B, kantor Walikota Jakarta Barat, Kamis (21/2) pagi. Kegiatan ini diikuti para perwakilan SKPD /UKPD .
Asisten Administrasi & Kesejahteraan Rakyat, Yunus Burhan mengatakan, sosialisasi ini sangat penting dilakukan dalam rangka pengamanan aset pemerintah. Karena bila tidak “diamankan” maka akan rawan kasus  penyerobotan  lahan milik pemerintah.

Terkait masalah itu, Yunus Burhan meminta Suku Badan Pengelola Aset Daerah Jakarta Barat untuk memprioritaskan sertifikat aset pemerintah yang rawan penyerobotan. “Soal lahan, ini penting. Saat ini saja Pemda DKI Jakarta tengah membahas persoalan tanah kebon bibit Cengkareng yang sempat mencuat,” paparnya.

Sosialisasi sertifikat lahan aset pemerintah ini sangat penting dilaksanakan. Bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi, melainkan pemerintah. “Saya berharap peserta mengikuti kegiatan ini dengan baik. Ini termasuk bagian penata usahaan aset lahan pemerintah,”tambahnya.
Kepala Seksi Inventarisasi Aset Suban Pengelolaan Aset Daerah, Lilia Sentosa menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan proses sertifikat lahan pemerintah sebanyak  13 bidang tanah. Di antaranya, gudang satpol di wilayah Kecamatan Kebon Jeruk, dan  Panti Sosial Bina Grahita, Kalideres, dan sebagainya pada tahun 2018.
Untuk tahun 2019, Suban PAD Jakarta Barat, juga berencana melakukan proses sertifikasi aset pemerintahan berjumlah 18 bidang tanah. “Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan proses sertifikat lahan aset agar tidak terjadi adanya penyerobotan,”paparnya. Kegiatan sosialisasi sertifikat tanah aset pemerintah diisi dengan pembekalan materi terkait lahan aset milik pemerintah. (why)