Sebanyak 40 usulan dibahas pada forum kelurahan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tahun 2026 Duri Utara Kecamatan Tambora yang berlangsung di aula kantor kelurahan setempat. 

Kegiatan dibuka Wakil Camat Tambora, A. Choir, hadir anggota Komisi A DPRD DKi Jakarta, Hilda Kusuma Dewi, Lurah Duri Utara, Ari Kurnia, perwakilan Subanppeda Jakarta Barat, Umam, para ketua RW 1 hingga 08, LMK, FKDM, tokoh masyarakat dan unsur lainnya. 

Lurah Duri Utara, Ari Kurnia, mengatakan warga menyampaikan 40 usulan pembangunan yang mencakup bidang pendidikan, infrastruktur, hingga transportasi. Dari jumlah tersebut, terdapat 2 usulan yang tidak dapat diakomodir, yakni satu dari sektor pendidikan dan satu dari sektor perhubungan.

"Musrenbang sebagai sarana partisipasi warga jadi semua usulan akan dipertimbangkan sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran. Musrenbang adalah proses demokratis untuk menentukan prioritas pembangunan,” ujarnya saat dikonfirmasi usai pembahasan.

Sementara itu, Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Hilda Kusuma Dewi, mengungkapkan bahwa transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama dalam pelaksanan forum kelurahan Musrenbang Duri Utara.

"Kami berharap hasil forum benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Duri Utara, yang nantinya dapat direalisasikan sesuai dengan usulan dari masyarakat," terangnya. (Kontri)