Sekitar 372 Kepala Keluarga (KK) di wilayah Kembangan Selatan, Kembangan, yang masih Buang Air Besar Sembarangan(BABS). Mereka tidak memiliki jamban sehat.
"Sebenarnya, mereka memiliki jamban, tapi pembuangannya tidak ke septitank,melainkan ke saluran air atau kali," ujar Leni Aryani, Kepala Puskesmas Kecamatan Kembangan saat memaparkan hasil verifikasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di wilayah Kelurahan Kembangan Selatan, Rabu (26/2)siang. 
Verifikasi STBM yang berlangsung di aula kantor Kelurahan Kembangan Selatan, dihadiri oleh Ketua TP PKK Jakarta Barat, Inad Luciawati Rustam, Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat (Adkesra), H. Amin Haji, Camat Kembangan,Joko Mulyono, Lurah Kembangan Selatan, Aryan Syafari, dan tim pusling Sudis Kesehatan Jakarta Barat. 
Leni Aryani melanjutkan, ratusan kepala keluarga yang masih BABS ini tersebar pada sejumlah RW, yaitu RW 01,03 dan 09. Umumnya mereka memiliki jamban tapi penyalurannya langsung ke saluran air/kali. 
Ia menjelaskan bahwa BABS dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. Karena air yang tercemar kotoran manusia itu mengandung bakteri E.coli. Dampak dari pencemaran air itu adalah timbulnya penyakit, mulai dari penyakit diare hingga hingga bertubuh pendek (stunting) dalam jangka panjang.
 "Kalau sanitasi buruk berdampak pada kesehatan. Kesehatan masyarakat memburuk tentunya mempengaruhi perekonomian. Data menyebutkan kerugian dari sektor perekonomian mencapai Rp 50 triliun/tahun dari sanitasi yang tidak baik," tuturnya. 
Sementara Ketua TP PKK Jakarta Barat, Inad Luciawati Rustam mengimbau kepada masyarakat untuk mengubah pola hidup yakni berprilaku hidup bersih (PHBS). "Ini sumber penyakit (BABS), untuk itu perlu penanganan dan membiasakan diri untuk berprilaku hidup bersih dan sehat. Jangan sampe masyarakat terkena stunting. Untuk itu masyarakat harus PHBS dan jangan buang air besar sembarangan,"jelasnya.
Camat Kembangan, Joko Mulyono menjelaskan bahwa Pemkot Jakarta Barat tengah menjalin kerjasama dengan sejumlah perusahaan CSR (Corporate Social Responbility) dalam program pembangunan WC komunal atau MCK komunal. 
Namun program pembangunan WC komunal itu terkendala dengan masalah lahan. "Butuh lahan untuk pengadaan WC komunal atau pembuatan septitank komunal. Ini yang mungkin agak kesulitan," jelasnya.(why)